Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi(Pemprov) Papua Barat Daya membentuk satgas sapu bersih(saber) pungutan liar (pungli) sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan terhadap praktik pungli di wilayah itu.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, di Sorong, Rabu, menjelaskan kehadiran tim saber pungli merupakan salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan birokrasi.
"Dalam upaya mewujudkan pemerintah bersih dan bebas dari pungli, peran tim saber pungli sangat penting sebagai pengawas, pendidik, sekaligus pemberi solusi atas persoalan pungli," jelas Yarangga saat membuka kegiatan sosialisasi di Kota Sorong.
Menurut dia, praktik pungli bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat pembangunan, sehingga sangat perlu tim saber pungli dibentuk untuk memastikan praktik tidak terjadi di Papua Barat Daya.
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar sosialisasi saber pungli di Vega Hotel, Rabu (6/11/2024) untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pengawasan terhadap praktek pungli.
"Sosialisasi ini memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pencegahan pungli dan korupsi di lingkungan pemerintahan," ujar dia.
Dia berharap melalui sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam pelayanan publik semakin memahami dampak negatif dari praktik pungli dan berkomitmen untuk menangani secara bersama.
Sebab, keberhasilan pemberantasan pungli ini sangat membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintah di semua tingkatan.
