Manokwari (ANTARA) - Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan optimis penyelenggaraan Pilkada 2024 di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat akan berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan damai.
Optimisme itu dikatakan Dominggus Mandacan saat mengikuti fokus grup diskusi yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Kamis.
Menurut dia pemilu merupakan agenda nasional untuk memilih calon kepala daerah, maka sudah sepatutnya semua komponen bangsa bertanggung jawab atas kesuksesan pesta demokrasi.
Oleh sebabnya, pemerintah daerah perlu melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam menyuarakan pesan damai menjelang pilkada.
"Supaya apa yang telah diprediksi Jakarta bahwa Papua Barat menjadi salah satu provinsi rawan pilkada, bisa dipatahkan," ucap Dominggus.
Ia menyarankan aparat kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas media sosial guna mencegah penyebaran isu provokatif yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan.
Optimalisasi pengawasan dimaksud perlu ditopang dengan pola edukasi yang masif dari pemerintah daerah, supaya masyarakat mampu memfilter setiap informasi di dunia maya.
"Situasi kamtibmas yang sudah kondusif ini harus tetap terpelihara. Bagaimana masyarakat mau menyalurkan hak pilih kalau keamanan tidak terjamin," ujarnya.
Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan, pemilihan kepala daerah sebagai agenda lima tahunan harus terlaksana tanpa menimbulkan konflik sosial akibat perbedaan politik.
Oleh sebab itu, kepolisian telah menginisiasi deklarasi pilkada damai yang dikemas melalui acara kebaktian kebangunan rohani (KKR) guna meningkatkan iman dan taqwa sekaligus mempererat tali silaturahmi.
"Deklarasi pilkada damai diselenggarakan di seluruh kabupaten di Papua Barat. Tujuannya, membangun rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan," tuturnya.
Dia menyebut dinamika politik di seluruh Tanah Papua saat ini relatif menghangat setelah pelaksanaan pemilihan umum presiden, dan calon anggota legislatif pada 14 Februari 2024.
Eskalasi politik diprediksi meningkat seiring dengan penyelenggaraan pilkada yaitu pemilihan calon gubernur-calon wakil gubernur, dan calon bupati/wali kota-calon wakil bupati/wakil wali kota.
"Indeks kerawanan Pilkada 2024 di seluruh Tanah Papua masih berwarna merah. Maka, perlu peran aktif semua komponen masyarakat," ujar Alfred.
