Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way menyebutkan bahwa yayasan pendidikan yang ada di Tanah Papua juga telah berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga perlu mendapatkan penempatan guru PPPK di yayasan.
"Kita tahu bahwa yayasan juga sangat berkontribusi terhadap dunia pendidikan, banyak orang besar Papua saat ini jebolan sekolah yayasan di Tanah Papua," kata dia di Sorong, Ahad.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun mendukung aspirasi yayasan pendidikan di Tanah Papua tentang pengembalian guru PPPK yang telah lulus dan mengajar di sekolah negeri ke sekolah yayasan.
Dukungan konkret itu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya mengumpulkan seluruh yayasan pendidikan di provinsi ke-38 itu untuk membicarakan dan merumuskan satu keputusan yang nantinya dibawa kepada Presiden Jokowi di Jakarta.
"Kita sudah berbicara bersama seluruh yayasan pendidikan dan merumuskan keputusan strategis terkait dengan kondisi kekurangan guru di yayasan pendidikan sejak adanya program PPPK," ucap dia.
Dia menyebutkan, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Advent, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) sudah sangat berjasa dan berkontribusi membantu pemerintah terhadap dunia pendidikan di wilayah Papua.
Menurut dia, kontribusi positif ini seharusnya menjadi patokan atau rujukan bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan sekolah yayasan dengan menempatkan guru PPPK itu di yayasan pendidikan.
"Karena selama ini ketika guru yang selama ini mengajar di sekolah yayasan kemudian lulus program PPPK, dipindahkan ke sekolah negeri, akhirnya berdampak terhadap keefektifan proses belajar mengajar di sekolah yayasan tidak maksimal, karena kekurangan guru," ujar dia.
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, kata dia, telah menyampaikan persoalan ini kepada Bapak Presiden RI.
"Jadi Pak Gubernur telah menyampaikan ini kepada Presiden RI dan beliau kaget dengan kondisi ini," ucap dia.
Dia merasa optimis bahwa ketika aspirasi yayasan pendidikan ini telah sampai di tangan presiden maka besar kemungkinan akan akomodasi di dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di Tanah Papua.
"Karena Pak Presiden RI waktu ke sini telah mendengar hal itu dari Pj Gubernur, sehingga beliau minta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memberikan atensi terhadap aspirasi itu," ujar dia.*
