Manokwari (ANTARA) - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat mendorong Komisi Informasi segera melaksanakan tugas di daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Papua Barat, Frans Pieter Istia di Manokwari, Kamis, mengatakan, setelah dilantik beberapa waktu lalu pihaknya berupaya untuk meningkatkan kapasitas anggota Komisi Informasi di daerah ini.
"Kami mengajak mereka berkunjung ke sejumlah provinsi, tujuanya untuk belajar tentang kerja-kerja Komisi Informasi. Kami berupaya meningkatkan kapasitas SDM sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik di Papua Barat," kata Frans
Salah satu Provinsi yang dikunjungi yakni DKI Jakarta. Di sana anggota Komisi Informasi Papua Barat melihat langsung proses sidang terkait sengketa informasi.
Frans berharap hal serupa bisa dilaksanakan di Papua Barat jika terjadi sengketa informasi. Sehingga kehadiran lembaga ini dapat mendorong keterbukaan informasi di Papua Barat.
Ia mengungkapkan, Komisi Informasi Papua Barat masih banyak memiliki kekurangan. Diantaranya, kantor sekretariat serta staf yang membantu kinerja mereka.
"Makanya kami, siapkan satu ruang di Kantor Kominfo. Paling tidak ada kantor sekretariat yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi," sebut Frans juga.
Pihaknya mendorong pada APBD Perubahan Papua Barat tahun 2019 ada anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk menyewa gedung Komisi Informasi.
"Komisi Informasi merupakan lembaga independen. Tentu mereka harus keluar dari area pemerintah daerah sehingga bisa benar-benar bekerja secara profesional," sebut dia lagi.
Pieter menambahkan, dalam waktu dekat Kominfo akan mendampingi mereka untuk melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota. Itu dilakukan agar masyarakat tahu atas kehadiran lembaga ini dan bisa mengambil langkah sesuai aturan jika terjadi sengketa informasi.
