Pemerintah Manokwari benahi alokasi anggaran untuk program prioritas

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat ini sedang membenahi alokasi anggaran tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang termuat dalam dokumen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024 untuk program prioritas tahun ini.

Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Kamis, mengatakan dengan keterbatasan APBD Manokwari tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun, ada fokus pembiayaan yang harus dilakukan pemerintah.

"Tahun ini tahun politik, jadi APBD kita fokuskan untuk pelaksanaan pilkada. Pemda harus bisa membiayai penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu dan pihak keamanan TNI-Polri. Semua harus diakomodir makanya kita lakukan pergeseran anggaran," katanya.

Dirinya sempat menutup kas daerah (kasda) sebelum Pemilu 2024 untuk menjaga netralitas ASN dan pejabat daerah. Namun, usai Pemilu 2024 kasda sudah dibuka dan sementara sedang dilakukan pembenahan dokumen APBD.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pembenahan dan pergeseran anggaran dalam APBD, barulah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dibagikan di masing-masing OPD. Rencananya DPA akan dibagikan pada bulan Maret.

"Kita tutup kas daerah, bukan berarti tidak ada pelayanan. Kita tidak mengurangi hal lain seperti hak pegawai, semua tetap jalan seperti biasa," katanya.

Pemkab Manokwari membutuhkan anggaran cukup besar hingga Rp100 miliar untuk membiayai Pemilukada 2024. Anggaran tersebut akan menggunakan sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) bebas dari pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menjelaskan, selain membiayai pemilukada, APBD Manokwari juga punya beban untuk membiayai pembebasan lahan sejumlah proyek strategis ibukota provinsi Papua Barat seperti alih trace (pemindahan jalur) jalan dan jembatan menuju bandara dan pembangunan terminal Bandara Rendani.

Menurutnya, meski proyek-proyek tersebut dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN, tapi pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk menyediakan lahan.

"Penduduk di daerah itu harus digeser, sehingga harus ada ganti rugi yang diberikan pada masyarakat. Saat ini masih proses pembuatan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), itu kisaran anggarannya lebih dari Rp100 miliar," katanya.

Hermus mengatakan, meskipun pemerintah harus melakukan pergeseran-pergeseran anggaran demi mengakomodir kebutuhan prioritas tersebut tapi program-program pro rakyat tetap dijalankan seperti biasa.

Program pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, pemberian beasiswa, bantuan untuk UMKM, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, subsidi pupuk petani, bantuan iuran BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK tetap jalan seperti biasa.

"Ini risiko pembangunan. Program strategis pembenahan ibukota provinsi harus tetap jadi prioritas. Daripada kita biayai program yang kecil-kecil tapi tidak berdampak lebih baik kita lakukan yang besar, uang kita konsentrasikan di situ, tapi tidak mengganggu hak masyarakat lain," katanya.*