Pangdam Kasuari kerahkan Babinsa cegah penyebaran isu SARA jelang pemilu

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah Harahap (kedua dari kiri) saat konferensi pers pengamanan Pemilu 2024 di Markas Polda Papua Barat, Manokwari, Selasa. ANTARA/Fransiskus S Weking

Manokwari (ANTARA) - Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah Harahap mengerahkan seluruh personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mencegah penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.

"Dan apabila ada yang mengarah ke isu SARA maka Babinsa akan memberikan edukasi melalui komunikasi sosial," kata Pangdam saat konferensi pers pengamanan Pemilu 2024 di Markas Polda Papua Barat, Manokwari, Selasa.

Ia menjelaskan Pusat Teritorial TNI AD telah memberikan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas dan kualitas Babinsa saat berinteraksi dengan berbagai komponen masyarakat.

Penguasaan manajemen teritori dan komunikasi sosial akan mengoptimalkan tugas pembinaan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

"Supaya Babinsa bisa mencegah adanya polarisasi politik identitas. Laporan dari Babinsa masuk setiap hari," tutur dia.

Selain itu, kata dia, sinergi kolaborasi Kodam Kasuari dengan Polda Papua Barat terus diperkuat untuk mengoptimalkan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024.

TNI/Polri juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh adat, masyarakat, agama, dan tokoh pemuda dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

"Saya dengan kepala Polda sudah berkomitmen mengawal seluruh tahapan pemilu ini," ucap dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Elias Idie menjelaskan, upaya mitigasi yang dilakukan guna mencegah penyebaran isu SARA yaitu memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat dan keagamaan.

Bawaslu juga telah meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan pelanggaran pemilu yang terjadi di tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

"Kami menilai adanya potensi isu SARA mulai terjadi ketika KPU menetapkan DCT (daftar calon tetap)," ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pangdam Kasuari pastikan Babinsa pantau potensi SARA jelang pemilu