Manokwari (ANTARA) - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada 2023 ini menggelontorkan dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk bantu 79 paguyuban atau kerukunan yang ada di Manokwari.
“Untuk kerukunan adat orang asli Papua (OAP) mendapat Rp20 juta per tahun dan kerukunan adat nusantara Rp10 juta,” kata Kepala Badan Kesbangpol Manokwari Jaka Mulyanta di Manokwari, Sabtu.
Ia menjelaskan bantuan atau dana hibah tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap kerukunan-kerukunan yang ada di Manokwari. Sehingga kerukunan bisa membantu pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manokwari.
“Di Manokwari ini tidak semua masalah dapat diselesaikan menggunakan hukum positif, terkadang permasalahan harus diselesaikan secara adat. Di situlah tugas kerukunan dan ketua kerukunan,” katanya.
Ia mengatakan bantuan tersebut memang tidak sebanding dengan tugas kerukunan yang harus bisa mengumpulkan anggota dan meredam ketika ada gejolak. Apalagi setiap kerukunan harus bertanggung jawab terhadap anggotanya.
“Setiap ada gejolak kepala suku atau kerukunan harus mengumpulkan anggotanya bermusyawarah. Tentu mereka membutuhkan biaya. Jika tidak ada gejolak, kerukunan juga harus mempunyai program rutin yang butuh biaya juga,” katanya.
Bantuan hibah tersebut, kata dia, tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan kerukunan, tapi setidaknya bantuan itu adalah bentuk apresiasi pemerintah.
"Tapi memang kemampuan pemerintah saat ini hanya segitu. Tapi Terbukti kami merasakan sekali bantuan dari kerukunan untuk harus meredam gejolak masyarakat,” kata Jaka Mulyanta.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan Pemkab Manokwari memiliki filosofi "kaki seribu", yaitu Pemkab Manokwari sebagai sebuah rumah besar harus berdiri kokoh dan kuat karena dibangun di atas pilar yang banyak.
“Kita butuh pilar sosial dari seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Manokwari, baik itu dari Papua, Sulawesi, Jawa, Sumatera dan sebagainya. Pilar-pilar itu harus dijaga supaya tidak rapuh tapi bisa semakin kokoh. Sehingga bisa dijadikan tumpuan pembangunan daerah,” katanya.
Selain pilar sosial, ada juga pilar pemerintahan dan pilar politik di mana semuanya harus diberdayakan dan diperhatikan demi pembangunan Kabupaten Manokwari, demikian Hermus Indou.
