Ombudsman-DPRK Manokwari bersinergi awasi layanan publik

Manokwari (ANTARA) - Ombudsman perwakilan Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari, Papua Barat bersinergi untuk mengawasi pemenuhan layanan publik di daerah tersebut.

Kepala Ombudsman Papua Barat Amus Atkana di Manokwari, Senin, mengatakan, sinergi dan kolaborasi tersebut untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermartabat di tanah Papua.

“Kami merasa perlu jalin kerja sama dengan DPRK Manokwari karena salah satu fungsi mereka adalah melakukan pengawasan dan hal itu mirip dengan tugas dan fungsi Ombudsman,” ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat perlu dilindungi agar mendapatkan pelayanan publik yang layak dari pemerintah. Bahkan secara konstitusi, mendapat pelayanan publik adalah hak asasi warga masyarakat.

DPRK sebagai representasi rakyat berkepentingan untuk mengawal kepentingan rakyat agar terlayani dengan baik oleh pemerintah. Hal itu sejalan dengan Ombudsman sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan pelayanan publik.

Agar memiliki sinergi dan kolaborasi yang baik, Ombudsman telah melakukan pertemuan dengan DPRK Manokwari pada Kamis (13/2). Selain DPRK Manokwari, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah universitas di Manokwari.

“Dari pertemuan itu kita sepakat, jika DPRK melakukan jajak pendapat, reses atau membuka ruang komunikasi dengan publik, mereka akan mengundang juga Ombudsman. Kita akan hadir melakukan sosialisasi tugas dan fungsi kita pada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Ombudsman Papua Barat tidak hanya bersinergi dengan DPRK Manokwari saja, pihaknya juga sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan gubernur terpilih Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta bupati walikota di dua provinsi tersebut untuk membahas pelayanan publik.

Menurutnya masih banyak isu yang membutuhkan perhatian pemerintah seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, air bersih maupun penyakit sosial lainnya seperti pencurian atau begal.

“Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih menjadi wilayah Ombudsman Papua Barat sehingga kita menjadwalkan dengan pemimpin daerah setelah pelantikan,” katanya.

Wakil Ketua I DPRK Manokwari Suriyati menyambut baik kolaborasi dengan Ombusdman Papua Barat tersebut agar dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Manokwari.

Menurutnya, jika ada aduan masyarakat bisa ditindak lanjuti oleh Ombudsman maupun DPRK melalui komisi-komisi yang ada.

“Sinergisitas DPRK dengan Ombudsman diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun air bersih,” ujarnya.