Sorong (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengingatkan kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya untuk menghindari politik di dalam setiap pelayanan sosial sebab akan berdampak pada perpecahan anggota dan pelayanan sosial pun terabaikan.
"Kerja para kader PKK ini sangat mulia demi pelayanan sosial maka perlu diingatkan supaya tugas mulia itu tidak boleh terkontaminasi dengan kerja politik," jelas Musa'ad di Sorong, Sabtu.
Organisasi kader PKK ini, kata dia, merupakan perkumpulan lintas kultur, lintas agama, dan lintas partai dalam mengedepankan pelayanan sosial. Unsur politik ini seyogianya dihindari supaya tidak berdampak pada pemecahkan kesatuan kader di dalam organisasi TP PKK.
"Dari sekarang hingga 2024 adalah tahun politik. Maka, butuh perhatian setiap kader PKK supaya program strategis berupa pelayanan sosial tidak diintervensi oleh situasi politik," ucap Musa'ad.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya pun memerintahkan ketua TP PKK provinsi hingga kabupaten/kota untuk kembali mengingatkan setiap anggota kader hingga ke akar rumput supaya lebih memperhatikan pekerjaan sosial tanpa menghubungkan dengan kerja politik.
"Jadi, ibu-ibu ketua tolong memantau dan mengarahkan setiap kader supaya melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya," kata Musa'ad.
Musa'ad pun mengajak seluruh TP PKK agar menjaga wibawa dan muruah organisasi ini dari pengaruh politik yang nantinya merembes pada pemenuhan pelayanan sosial tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan.
"Kalau ASN memang perintahnya jelas, tidak boleh bermain politik. Akan tetapi, TP PKK ini tidak diatur sehingga bebas memilih dan berpihak. Kendati demikian, perlu diperhatikan pelayanan sosial tidak boleh dipengaruhi situasi politik," kata Musa'ad.
Ia melanjutkan, "Boleh ikut berpolitik, tetapi tidak boleh memberikan ruang bagi politik untuk memengaruhi kerja sosial."
