Menkeu minta Pemprov Papua Barat tingkatkan kinerja

Menteri Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat tiba di Gedung Keuangan Negara Manokwari yang hendak diresmikan, Rabu (19/12) (Foto/Antaranews Papua Barat/toyib)

Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam kunjungan kerja ke Manokwari, Rabu, Sri Mulyani, mengatakan dana transfer dan dana desa yang dikucurkan Kementerian Keuangan ke Papua Barat pada tahun 2019 mendatang sebesar Rp 20,81 triliun. Jumlah tersebut meningkat 22,6 persen dari tahun sebelum 2018.

Dari sekian dana tersebut, kata Menteri,
Rp.63,3 miliar diantaranya berupa dan insentif daerah. Kinerja pemerintah daerah ditingkatkan agar dana insentif daerah pada tahun berikutnya bisa ditambah.

"Selama ini sejumlah kinerja Pemprov Papua Barat cukup baik. Saya berharap kepada bapak gubernur ini terus ditingkatkan, sehingga dana insentifnya bisa ditingkatkan juga," kata Sri Mulyani.

Ia mengemukakan, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 13 kabupaten kota dan Pemprov Papua Barat tahun 2019 secara umum sebesar Rp 8,29 tidak, Dana Bagi Hasil Rp 4,32 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp 3,95 tiliun Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 1,82 triliun, DanaDesa Rp 1,52 triliun
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 855,4 miliar dan dana insentif daerah Rp.63,3 miliar.

Terkait penurunan prosentasi pada DAK Papua Barat untuk tahun depan, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi dan menelusuri lebih teliti penyebab penurunan tersebut.

Pada kesempatan itu, ia juga berharap, belanja kementerian lembaga di daerah bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi terutama dalam mengentaskan kemiskinan, mengejar ketertinggalan, mengatasi kekurangan infrastruktur serta memacu pengembangan potensi yang menjadi keunggulan daerah.

Ia mengemukakan, DIPA kementerian/ lembaga tahun 2019 yang diperuntukkan kepada satuan kerja (Satker) se-Papua Barat sebesar Rp 7,53 triliun. Jumlah ini pun meningkat 9,6 persen dari tahun sebelumnya.

Ia merinci, DIPA kementerian lembaga tersebut diperuntukkan bagi belanja pegawai Rp 1,66 triliun, belanja barang Rp 2,75 tersebut, belanja modal Rp 3,11 triliun dan belanja batuan sosial Rp 13,38 miliar.