Dinkes evaluasi penanganan penyakit malaria dan TB di Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat mengevaluasi program penanganan malaria dan mikroskopis tuberkulosis (TB) tahun 2024, guna merumuskan strategi pengendalian yang efektif.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Papua Barat dr Nurmawati di Manokwari, Kamis, mengatakan monitoring dan evaluasi program berlangsung selama empat hari (24-27 April 2025).

"Evaluasi menyeluruh, lalu susun rencana kerja berbasis data tahun 2025, serta menyatukan program dan strategi yang selama ini berjalan terpisah," kata Nurmawati.

Dia menjelaskan jumlah kasus positif malaria di Papua Barat pada 2024 tercatat sebanyak 7.823 kasus, dengan annual parasite incidence (API) sebesar 13,52 per 1.000 penduduk.

Tiga dari tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama masuk dalam kategori daerah endemis tinggi sehingga memerlukan strategi penangan yang tepat.

"Papua Barat masih hadapi tantangan serius soal pengendalian malaria, walaupun Pegunungan Arfak berhasil mengeliminasi malaria tahun 2024," ucap Nurmawati.

Dia menyebut Papua Barat menempati urutan ke-4 dari 38 provinsi di Indonesia karena berhasil menemukan 2.957 kasus TB atau 97,2 persen dari perkiraan sebanyak 3.260 kasus.

Hal itu tidak diikuti dengan capaian kelengkapan dan kesembuhan, terutama pasien yang resistan obat karena hanya terealisasi kurang dari 60 persen atau jauh dari target nasional.

"Pelayanan kesehatan ibu dan anak memerlukan integrasi lebih kuat, khususnya pencegahan malaria maupun TB," katanya.

Dia berharap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diikuti 154 tenaga medis dari tujuh kabupaten se-Papua Barat menghasilkan rencana kerja yang konstruktif, efektif, dan efisien.

Rencana kerja itu termasuk pendistribusian kelambu secara massal ke daerah endemis tinggi, peningkatan koordinasi program penyakit menular di level provinsi maupun kabupaten.

"Supaya capaian program nasional termasuk peningkatan akses cek kesehatan gratis bagi masyarakat berjalan maksimal," ucap Nurmawati.

Asisten I Setda Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marani menyebut pengendalian TB dan eliminasi malaria bukan hanya keberhasilan pelaksanaan program melainkan misi keadilan sosial.

Pemerintah daerah harus memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, dan memiliki kesadaran untuk mengecek kesehatan sejak dini.

"Ibu hamil diperiksa rutin, anak-anak tidur dalam kelambu, dan orang dewasa bisa cek kesehatan tanpa tunggu sakit," kata Syors.

Dia berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat dasar bersama tenaga medis harus pro aktif melaksanakan pengendalian penyakit malaria maupun penanganan TB.

"Tidak ada alasan kampung terluar mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan," tegas Syors.