Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat merencanakan pembentukan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk optimalisasi kinerja pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Selasa, menyebut ironis jika dalam setiap kebakaran di Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat tidak dapat tertangani dengan baik.
"Sampai saat ini kita tidak punya unit pemadam kebakaran. Setiap kebakaran yang terjadi hanya bermodalkan ember," kata Waterpauw.
Kinerja pemadam kebakaran dinilai tidak optimal karena hingga kini masih bernaung di bawah Satpol PP.
Hal lebih ironis, katanya, rumah salah satu pejabat Pemprov Papua juga terbakar karena lilin dan sejumlah dokumen penting hangus terbakar.
"Memang tidak ada korban jiwa, tetapi dokumen dan semua perlengkapan habis dilahap api. Mau bikin apa, kita cuma punya modal ember dan doa (peralatan pemadam kebakaran tidak ada, red.)," kata Waterpauw yang purnawirawan Polri berpangkat komisaris jenderal polisi itu.
Dia berharap, Satker Damkar yang nanti dibentuk mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan kota berkembang, seperti Manokwari.
"Segera untuk adakan damkar. Papua dan Papua Barat modusnya sama tidak memiliki unit pemadam kebakaran karena dinasnya digandeng dengan Satpol PP," ujarnya.
Unit pemadam kebakaran, katanya, salah satu pelayanan dasar sehingga harus menjadi prioritas daerah.
"Kita bersyukur hingga sekarang belum terjadi kebakaran hutan karena berada di wilayah subtropis, kalau sampai terjadi apa yang harus kita lakukan?" ujar Waterpauw.
