Golkar Papua Barat soroti vaksinasi masal Nasdem di Sorong

Sorong (ANTARA) - Partai Golkar Provinsi Papua Barat menyoroti kegiatan vaksinasi massal dan bagi-bagi sembako yang digelar partai Nasdem hingga menimbulkan kerumunan ribuan warga tanpa adanya protokol kesehatan di Sorong pada 21 Agustus 2021.

Koordinator Biro Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Papua Barat, Yohanes Akwan di Sorong, Senin, menilai kegiatan tersebut bermuatan syarat politis yang melanggar PPKM level 3 dan permasalahan administrasi. 

"Mestinya, sebelum melaksanakan kegiatan mereka itu sudah harus pastikan secara administrasi ada izin ditingkat kota maupun provinsi," ujarnya.

Dia menjelaskan, jika agenda politik dibungkus dengan acara vaksinasi seperti ini, terkesan sangat tendensius. 

Pak Gubernur selaku ketua Nasdem Papua Barat, seharusnya mengkaji lagi lebih dalam kepengurusan Partai dan protokolernya yang mengurus kegiatan vaksinasi akbar, saya lihat ini kesannya adalah membenturkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota Sorong. 

Harus diingatkan kembali pada 2020, kata Akwan, bapak Wali Kota Lambert Jitmau adalah kepala daerah pertama di Papua Barat yang melakukan karantina wilayah. Dan bisa dilihat kemarin beliau bahkan meminta kapal dari Pelni untuk isolasi penderita Corona demi menjaga wilayahnya dari penyebaran COVID-19.

Menurutnya, insiden vaksinasi Nasdem di kota Sorong tanpa izin dan upaya pembubaran oleh Satpol PP Kota Sorong karena melanggar protokol kesehatan seharusnya tidak perlu terjadi sebab membenturkan anak-anak adat Papua yang menjadi pucuk pimpinan di daerah.

Ketua DPW Nasdem Papua Barat, Dominggus Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi Nasdem ini bukan kampanye politik, tetapi ini misi kemanusiaan semua pihak punya kepedulian membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna mendukung target Presiden Joko Widodo vaksinasi dua juta orang sehari.

Dia mengatakan bahwa penanganan COVID-19 bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tatapi tanggungjawab semua pihak baik dunia usaha swasta, BUMN, BUMD, partai politik dan pihak lainnya harus punya kepedulian.

Menurutnya, kepedulian dalam membantu dan mendukung pemerintah untuk menyelamatkan manusia dari ancaman COVID-19 yang masih melanda negeri ini.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang menghambat jalannya program vaksinasi sebab vaksinasi guna meningkatkan imunitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.