KPP Pratama Manokwari: Realisasi penerimaan pajak capai Rp1,19 triliun

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi penerimaan pajak periode Januari hingga 16 Desember 2024 mencapai Rp1,19 triliun atau 67,96 persen dari target Rp1,75 triliun.

Kepala KPP Pratama Manokwari Mohamad Marulli di Manokwari, Selasa, mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pajak jenis Pajak Penghasilan (PPh) non Migas Rp563,16 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) Rp556,16 miliar, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5 Rp57,66 miliar, dan pajak lainnya Rp9,30 miliar.

"Kalau dibanding periode yang sama tahun 2023, penerimaan pajak terkontraksi 25,69 persen (yoy)," kata Marulli.

Dia menjelaskan bahwa target penerimaan pajak 2024 untuk KPP Pratama Manokwari terdiri atas target PPh non Migas Rp931,34 miliar, target PPN dan PPn BM Rp750,47 miliar, kemudian target pendapatan PBB P5 Rp50,75 miliar, dan target pajak lainnya Rp13,27 miliar.

Target penerimaan pajak tahun 2024 awalnya sebanyak Rp1,65 triliun, namun mengalami perubahan menjadi Rp1,75 triliun sering dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 yang mencapai Rp1,57 triliun atau melampaui target sebesar Rp1,48 triliun.

"Tetapi faktanya, penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Manokwari lebih banyak didominasi dari pengeluaran pemerintah daerah hampir 60-an persen," kata dia.

Dari sisi sektor, kata dia, administrasi pemerintahan memberikan kontribusi 57,77 persen atau Rp685,95 miliar terhadap realisasi penerimaan pajak tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian 16,83 persen, sektor perdagangan 7,40 persen, dan sektor lainnya.

KPP Manokwari memproyeksi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2024 berada pada level Rp1,43 triliun ditopang sektor administrasi pemerintahan 64 persen, dan penurunan tersebut dipengaruhi penurunan DIPA anggaran enam pemerintah daerah.

"Kami prediksi penerimaan pajak bisa sampai 81 persen dari total target tahun 2024 karena DIPA anggaran turun," ujarnya.

Marulli menyebut upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan yaitu membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi permasalahan saat proses pencarian anggaran oleh pemerintah daerah melalui Bank Papua.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, dan pihak Bank Papua terkait keberadaan petugas KPP Pratama Manokwari sehingga seluruh proses pencairan berjalan lancar tanpa hambatan.

"Kalau kode billing pajaknya expire, maka petugas kami buat billing baru supaya hari itu juga pajaknya langsung ditarik ke kas negara," ujar dia.

Sebagai informasi, wilayah kerja KPP Pratama Manokwari mencakup lima kabupaten se-Papua Barat yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.