Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou meminta dua lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengawal kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada 2024 di daerah itu.
"Bekerjalah sesuai aturan yang ada. Jaga netralitas dalam menyelenggarakan Pilkada sehingga pemilu di Manokwari terjaga kualitasnya," kata Hermus di Manokwari, Selasa.
Melalui penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkualitas, katanya, potensi kerawanan daerah dapat diminimalisasi.
Menurut dia, siapapun pasangan calon baik gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, juga bupati dan wakil bupati Manokwari yang memenangi kontestasi Pilkada 2024 merupakan hasil dari pemilihan yang demokratis, dimana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil dan terhormat tanpa mendapat hambatan.
"Kalau pemilihannya demokratis maka calon yang kalah dapat menerima hasil dengan legawa karena berdasarkan pemilihan jujur, adil dan terhormat," tutur Hermus.
Untuk mencapai pilkada yang berkualitas, KPU dan Bawaslu setempat diharapkan memastikan penyelenggara di tingkat bawah seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS (PTPS) bekerja sesuai aturan yang ada.
Setiap orang yang namanya terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT) harus bisa menggunakan hak pilih meski tidak mendapat surat C pemberitahuan.
Karena berdasarkan aturan KPU, elemen penentu untuk masuk ke TPS bukanlah formulir C pemberitahuan melainkan KTP elektronik. Warga yang masuk dalam DPT harus bisa menyalurkan hak suara hanya dengan membawa KTP.
"Jangan sampai ada warga namanya ada di DPT tidak mendapat formulir C pemberitahuan tidak bisa memilih. Sementara formulir C pemberitahuan dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sebenarnya namanya tidak ada di DPT," ujarnya.
Hermus menyebut, jika penyelenggara sudah menjaga kualitas demokrasi maka warga juga harus mendukung dengan beramai-ramai datang ke TPS untuk menentukan pemimpin yang tepat untuk Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari 5 tahun ke depan.
Seluruh warga yang sudah mempunyai hak politik harus berpartisipasi dan tidak golput dalam Pilkada 2024 sehingga bisa melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen dan kualitas untuk pembangunan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari.
Ia juga mengajak seluruh warga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada demi kebaikan bersama.
Seluruh warga juga diimbau untuk tidak terlibat dalam politik uang karena hal itu bisa merusak citra dan martabat anak bangsa.
"Saya tahu bahwa tensi politik dalam Pilkada cukup tinggi tapi mari kita perjuangkan kandidat kita dengan cara-cara yang positif," ujarnya.
Pemilihan bupati dan wakil bupati di Manokwari diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan Bernard Boneftar-Eddy Waluyo (BERBUDI) dan pasangan Hermus Indou-Mugiyono (HERO).
Jumlah TPS di Manokwari sebanyak 422 TPS, tersebar di 173 kelurahan/kampung pada sembilan distrik. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 133.412 pemilih.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Bekerjalah sesuai aturan yang ada. Jaga netralitas dalam menyelenggarakan Pilkada sehingga pemilu di Manokwari terjaga kualitasnya," kata Hermus di Manokwari, Selasa.
Melalui penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkualitas, katanya, potensi kerawanan daerah dapat diminimalisasi.
Menurut dia, siapapun pasangan calon baik gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, juga bupati dan wakil bupati Manokwari yang memenangi kontestasi Pilkada 2024 merupakan hasil dari pemilihan yang demokratis, dimana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil dan terhormat tanpa mendapat hambatan.
"Kalau pemilihannya demokratis maka calon yang kalah dapat menerima hasil dengan legawa karena berdasarkan pemilihan jujur, adil dan terhormat," tutur Hermus.
Untuk mencapai pilkada yang berkualitas, KPU dan Bawaslu setempat diharapkan memastikan penyelenggara di tingkat bawah seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS (PTPS) bekerja sesuai aturan yang ada.
Setiap orang yang namanya terdaftar dalam daftar pemilihan tetap (DPT) harus bisa menggunakan hak pilih meski tidak mendapat surat C pemberitahuan.
Karena berdasarkan aturan KPU, elemen penentu untuk masuk ke TPS bukanlah formulir C pemberitahuan melainkan KTP elektronik. Warga yang masuk dalam DPT harus bisa menyalurkan hak suara hanya dengan membawa KTP.
"Jangan sampai ada warga namanya ada di DPT tidak mendapat formulir C pemberitahuan tidak bisa memilih. Sementara formulir C pemberitahuan dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sebenarnya namanya tidak ada di DPT," ujarnya.
Hermus menyebut, jika penyelenggara sudah menjaga kualitas demokrasi maka warga juga harus mendukung dengan beramai-ramai datang ke TPS untuk menentukan pemimpin yang tepat untuk Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari 5 tahun ke depan.
Seluruh warga yang sudah mempunyai hak politik harus berpartisipasi dan tidak golput dalam Pilkada 2024 sehingga bisa melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen dan kualitas untuk pembangunan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari.
Ia juga mengajak seluruh warga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada demi kebaikan bersama.
Seluruh warga juga diimbau untuk tidak terlibat dalam politik uang karena hal itu bisa merusak citra dan martabat anak bangsa.
"Saya tahu bahwa tensi politik dalam Pilkada cukup tinggi tapi mari kita perjuangkan kandidat kita dengan cara-cara yang positif," ujarnya.
Pemilihan bupati dan wakil bupati di Manokwari diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan Bernard Boneftar-Eddy Waluyo (BERBUDI) dan pasangan Hermus Indou-Mugiyono (HERO).
Jumlah TPS di Manokwari sebanyak 422 TPS, tersebar di 173 kelurahan/kampung pada sembilan distrik. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 133.412 pemilih.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024