Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari, Papua Barat menyelenggarakan simulasi terkait tugas-tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terutama pungut hitung hasil Pilkada 2024.
Ketua KPU Manokwari Christine R Rumkabu di Manokwari, Jumat, mengatakan petugas KPPS melakukan simulasi agar mengalami langsung praktik proses pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Saat bimbingan teknis mereka sudah menerima materi secara teori. Sedangkan saat simulasi mereka melakukan praktik langsung agar mengetahui gambaran umum proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS," kata Christine.
Melalui simulasi tersebut, petugas KPPS langsung melakukan praktik mulai dari pendistribusian form C pemberitahuan kepada pemilih, menyiapkan lokasi TPS, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga mengisi form C Plano dan form C salinan.
Simulasi dibagi menjadi dua sesi, pertama untuk KPPS yang bertugas di kawasan perkotaan, selanjutnya untuk KPPS yang bertugas di distrik (kecamatan) yang jauh dari kota.
Pada simulasi kali ini, KPU Manokwari tidak melibatkan seluruh KPPS, namun hanya sekitar 200 ketua KPPS di kawasan kota Manokwari.
KPPS juga dapat melakukan tanya jawab dengan KPU Manokwari terkait permasalahan teknis di lapangan.
"Dengan begitu saat pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024, semua KPPS dapat memahami kerja mereka, agar pelaksanaan tingkat TPS berjalan aman sampai selesai," ujarnya.
Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman, mengatakan seluruh TPS di Kabupaten Manokwari harus dibangun ramah kepada kaum difabel.
TPS yang ramah pada kaum difabel tersebut antara lain, pintu masuk dan keluar TPS harus bisa dimasuki kursi roda. Selain itu, posisi dan ketinggian bilik suara tidak menyulitkan kaum difabel dalam menyalurkan hak suara.
"KPPS selain diberi honor, mereka juga diberi anggaran Rp4 juta untuk mendirikan TPS. Tiap TPS harus memiliki standar ramah kaum difabel," ujarnya.
Selain struktur TPS yang ramah difabel, KPPS juga diwajibkan menyiapkan kursi khusus untuk pemilih prioritas yaitu kaum difabel, ibu hamil, ibu menyusui yang datang dengan anak, dan lansia.
Dalam proses pelayanan, mereka didahulukan untuk mencoblos terlebih dulu. Selain itu, petugas KPPS juga harus bisa membantu jika ada tunanetra yang akan menyalurkan suaranya.
"Untuk tunanetra kita sudah siapkan mal surat suara huruf braile di seluruh TPS di Manokwari. Tiap TPS ada mal surat suara braile pemilihan bupati dan pemilih gubernur," ujarnya.
Pada pilkada 2024 di Kabupaten Manokwari, 2.954 petugas KPPS bertugas pada 422 TPS yang tersebar di sembilan distrik dan 173 kelurahan/kampung. Sedangkan jumlah DPT Pilkada 2024 sebanyak 133.412 pemilih.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Ketua KPU Manokwari Christine R Rumkabu di Manokwari, Jumat, mengatakan petugas KPPS melakukan simulasi agar mengalami langsung praktik proses pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Saat bimbingan teknis mereka sudah menerima materi secara teori. Sedangkan saat simulasi mereka melakukan praktik langsung agar mengetahui gambaran umum proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS," kata Christine.
Melalui simulasi tersebut, petugas KPPS langsung melakukan praktik mulai dari pendistribusian form C pemberitahuan kepada pemilih, menyiapkan lokasi TPS, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga mengisi form C Plano dan form C salinan.
Simulasi dibagi menjadi dua sesi, pertama untuk KPPS yang bertugas di kawasan perkotaan, selanjutnya untuk KPPS yang bertugas di distrik (kecamatan) yang jauh dari kota.
Pada simulasi kali ini, KPU Manokwari tidak melibatkan seluruh KPPS, namun hanya sekitar 200 ketua KPPS di kawasan kota Manokwari.
KPPS juga dapat melakukan tanya jawab dengan KPU Manokwari terkait permasalahan teknis di lapangan.
"Dengan begitu saat pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024, semua KPPS dapat memahami kerja mereka, agar pelaksanaan tingkat TPS berjalan aman sampai selesai," ujarnya.
Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman, mengatakan seluruh TPS di Kabupaten Manokwari harus dibangun ramah kepada kaum difabel.
TPS yang ramah pada kaum difabel tersebut antara lain, pintu masuk dan keluar TPS harus bisa dimasuki kursi roda. Selain itu, posisi dan ketinggian bilik suara tidak menyulitkan kaum difabel dalam menyalurkan hak suara.
"KPPS selain diberi honor, mereka juga diberi anggaran Rp4 juta untuk mendirikan TPS. Tiap TPS harus memiliki standar ramah kaum difabel," ujarnya.
Selain struktur TPS yang ramah difabel, KPPS juga diwajibkan menyiapkan kursi khusus untuk pemilih prioritas yaitu kaum difabel, ibu hamil, ibu menyusui yang datang dengan anak, dan lansia.
Dalam proses pelayanan, mereka didahulukan untuk mencoblos terlebih dulu. Selain itu, petugas KPPS juga harus bisa membantu jika ada tunanetra yang akan menyalurkan suaranya.
"Untuk tunanetra kita sudah siapkan mal surat suara huruf braile di seluruh TPS di Manokwari. Tiap TPS ada mal surat suara braile pemilihan bupati dan pemilih gubernur," ujarnya.
Pada pilkada 2024 di Kabupaten Manokwari, 2.954 petugas KPPS bertugas pada 422 TPS yang tersebar di sembilan distrik dan 173 kelurahan/kampung. Sedangkan jumlah DPT Pilkada 2024 sebanyak 133.412 pemilih.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024