Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berhasil mendapatkan Universal Health Coverage (UHC) Awards dari BPJS Kesehatan karena capaian program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) mencapai 100 persen dari jumlah penduduk.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Papua Barat Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Jumat, mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Papua Barat jumlah penduduk hingga semester II tahun 2023 mencapai 565.805 orang.
"Pencapaian UHC di Provinsi Papua Barat dengan tujuh kabupaten di bawahnya sangat mengesankan dengan predikat UHC atau cakupan peserta telah 100 persen," katanya.
Provinsi Papua Barat juga meraih penghargaan UHC kategori Utama.
Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, lanjutnya, antara lain harus memenuhi syarat yaitu capaian UHC di atas 98 persen dan tidak memiliki tunggakan iuran JKN hingga akhir tahun 2023.
"UHC Awards merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Kesehatan atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN," ujar Dwi.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menilai mengatakan program JKN merupakan program yang sangat tepat untuk membangun masyarakat sehat, cerdas, dan produktif, demi percepatan pembangunan di Papua Barat tahun 2021-2041.
"Harapan kami tidak ada satu orang pun di Provinsi Papua Barat yang tidak mendapatkan layanan kesehatannya. Kita juga harus berkolaborasi, bergotong-royong untuk menjaga keberlangsungan Program JKN, karena terbukti masyarakat dari tingkat desa/kampung mulai memahami pentingnya program ini," ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," katanya.
BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Papua Barat Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Jumat, mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Papua Barat jumlah penduduk hingga semester II tahun 2023 mencapai 565.805 orang.
"Pencapaian UHC di Provinsi Papua Barat dengan tujuh kabupaten di bawahnya sangat mengesankan dengan predikat UHC atau cakupan peserta telah 100 persen," katanya.
Provinsi Papua Barat juga meraih penghargaan UHC kategori Utama.
Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, lanjutnya, antara lain harus memenuhi syarat yaitu capaian UHC di atas 98 persen dan tidak memiliki tunggakan iuran JKN hingga akhir tahun 2023.
"UHC Awards merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Kesehatan atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN," ujar Dwi.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menilai mengatakan program JKN merupakan program yang sangat tepat untuk membangun masyarakat sehat, cerdas, dan produktif, demi percepatan pembangunan di Papua Barat tahun 2021-2041.
"Harapan kami tidak ada satu orang pun di Provinsi Papua Barat yang tidak mendapatkan layanan kesehatannya. Kita juga harus berkolaborasi, bergotong-royong untuk menjaga keberlangsungan Program JKN, karena terbukti masyarakat dari tingkat desa/kampung mulai memahami pentingnya program ini," ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan," katanya.
BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024