Bupati Manokwari Hermus Indou memaparkan keberhasilan pembangunan sekaligus kebutuhan Pemkab Manokwari pada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere saat kunjungan dan ramah tamah di Kantor Bupati Manokwari, Senin.
"Pemkab Manokwari sedang melaksanakan program strategis pembangunan infrastruktur untuk mengubah wajah dan citra sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Namun, terbatasnya kapasitas fiskal daerah membuat beban daerah sangat besar untuk membiayai program tersebut," kata Hermus.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur strategis tengah dikerjakan di Kabupaten Manokwari dan dibiayai APBN yaitu pengembangan dan perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani, alihterase jalan menuju bandara, pembangunan ruang terbuka publik (RTP) Borasi, dan pembangunan Pasar Sanggeng. Sedangkan yang dibiayai APBD adalah pembangunan gedung serbaguna yaitu Gedung Mambruk.
Ia menambahkan, Pemkab Manokwari juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan empat program strategis lainnya yaitu pembangunan jembatan Jokowi Pepera 1969, pembangunan gedung Pekabaran Injil Ottow-Geissler International Convention Center di Pulau Mansinam, Manokwari UMKM Center, serta pembangunan stadion mini di Warpramasi.
"Urgensi program-program strategis ini adalah sebagai ibukota provinsi Papua Barat, Manokwari adalah representasi, etalase, dan citra kemajuan Papua Barat. Sementara saat ini sebagai ibukota provinsi, Manokwari sangat tertinggal dibanding ibukota provinsi lain di Indonesia," katanya.
Bupati Manokwari Hermus Indou saat memaparkan perkembangan Manokwari melalui proyek infrastruktur strategis di Manokwari, Senin (ANTARA/Ali Nur Ichsan)
Hermus mengatakan, meskipun pihaknya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, namun Pemkab Manokwari tetap harus membiayai proyek-proyek tersebut. Pemkab Manokwari membutuhkan anggaran besar untuk ganti rugi lahan.
Ia menjelaskan, APBD Kabupaten Manokwari tahun ini hanya Rp1,4 triliun dan sebagian besar anggaran adalah mandatory spending atau sudah diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat perlu memberi dukungan pada Pemkab Manokwari untuk mewujudkan pelaksanaan program-program strategis. Apalagi, program-program tersebut juga diusung Pj Gubernur Papua Barat sebelumnya yaitu Paulus Waterpauw.
"Pemkab Manokwari butuh bantuan keuangan untuk akselerasi program yang dipaparkan tadi. Pasti kabupaten lain juga butuh perhatian, tapi tolong perhatikan dulu Manokwari karena merupakan wajah provinsi Papua Barat," ujarnya.
Menanggapi itu, Pj Gubernur sekaligus Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere menyatakan, seluruh permintaan dari Pemkab Manokwari akan diakomodir kemudian disinkronkan dengan program Pemprov tapi disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Ia menambahkan, harus ada perubahan di Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Program-program dari Pemkab Manokwari akan diperjuangkan bersama mengingat beban keuangan di Provinsi Papua Barat juga cukup besar.
"Agen untuk perubahan itu haruslah memiliki kekuasaan, ya gubernur, bupati maupun kepala-kepala OPD. Meski beban kuangan provinsi terbatas, pasti ada langkah untuk bisa membangun Manokwari," ujarnya.
