Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong resmi melepas 172 petugas pendata koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ke 10 distrik untuk kepentingan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM di wilayah itu.
Staf Ahli Walikota Sorong Amos Kareth di Sorong, Jumat, menjelaskan pendataan ini berdasar pada instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 supaya Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama BPS menyediakan database UMKM dan koperasi.
“Karena dampak dari perkembangan dan pertumbuhan KUMKM ini sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan, sehingga kebutuhan akan data itu sangat penting," kata Amos.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menunjukkan jumlah UMKM mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, share PDB mencapai 61 persen dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen.
"Maka itu pemerintah perlu membuat kebijakan, untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM, yang tentunya berdasarkan kepastian data itu," kata Amos Kareth.
Karena, kata dia, dalam membuat kebijakan untuk keberpihakan terhandal UMKM dan koperasi maka dibutuhkan dibutuhkan data by name by address, supaya kebijakan itu benar-benar menyentuh dan memberdayakan UMKM dan koperasi itu.
Dia berharap, petugas melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh pada buku pedoman, sehingga data yang dihasilkan pun benar-benar valid dan akurat untuk kepentingan pemberdayaan UMKM dan koperasi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong Merry, menjelaskan 172 petugas pendataan ini akan diterjunkan ke 10 distrik dengan 41 kelurahan dan 836 RT di Kota Sorong.
"Pendataan ini mulai dari 15 September hingga 14 Oktober 2023," sebut Kepala BPS Kota Sorong usai melepas 172 petugas pendata UMKM dan koperasi di halaman Kantor BPS Kota Sorong.
Dia mengakui bahwa UMKM dan koperasi jumlahnya terus bertambah di Kota Sorong namun belum terdata secara baik untuk kepentingan kebijakan pemerintah yang mengarah kepada pemberdayaan UMKM dan koperasi.
“Yang didata adalah semua jenis usaha baik yang menetap maupun tidak menetap, misalnya pedagang bakso keliling. Kita akan melihat karakteristik usahanya, apakah masuk dalam usaha mikro, kecil atau menengah sesuai skalanya,” kata Kepala BPS Kota Sorong
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPS Kota Sorong terjunkan 172 pendata koperasi dan UMKM
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Staf Ahli Walikota Sorong Amos Kareth di Sorong, Jumat, menjelaskan pendataan ini berdasar pada instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 supaya Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama BPS menyediakan database UMKM dan koperasi.
“Karena dampak dari perkembangan dan pertumbuhan KUMKM ini sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan, sehingga kebutuhan akan data itu sangat penting," kata Amos.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menunjukkan jumlah UMKM mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, share PDB mencapai 61 persen dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen.
"Maka itu pemerintah perlu membuat kebijakan, untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM, yang tentunya berdasarkan kepastian data itu," kata Amos Kareth.
Karena, kata dia, dalam membuat kebijakan untuk keberpihakan terhandal UMKM dan koperasi maka dibutuhkan dibutuhkan data by name by address, supaya kebijakan itu benar-benar menyentuh dan memberdayakan UMKM dan koperasi itu.
Dia berharap, petugas melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh pada buku pedoman, sehingga data yang dihasilkan pun benar-benar valid dan akurat untuk kepentingan pemberdayaan UMKM dan koperasi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong Merry, menjelaskan 172 petugas pendataan ini akan diterjunkan ke 10 distrik dengan 41 kelurahan dan 836 RT di Kota Sorong.
"Pendataan ini mulai dari 15 September hingga 14 Oktober 2023," sebut Kepala BPS Kota Sorong usai melepas 172 petugas pendata UMKM dan koperasi di halaman Kantor BPS Kota Sorong.
Dia mengakui bahwa UMKM dan koperasi jumlahnya terus bertambah di Kota Sorong namun belum terdata secara baik untuk kepentingan kebijakan pemerintah yang mengarah kepada pemberdayaan UMKM dan koperasi.
“Yang didata adalah semua jenis usaha baik yang menetap maupun tidak menetap, misalnya pedagang bakso keliling. Kita akan melihat karakteristik usahanya, apakah masuk dalam usaha mikro, kecil atau menengah sesuai skalanya,” kata Kepala BPS Kota Sorong
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPS Kota Sorong terjunkan 172 pendata koperasi dan UMKM
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023