Wasior,(Antaranews Papua Barat)- Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, optimistis pelaksanaan tender atau lelang kegiatan tahun 2019 bisa berlangsung lebih awal untuk mengoptimalkan serapan anggaran.
Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi di Manokwari, Selasa, menyebutkan, proses lelang harus terlaksana paling lambat pada bulan Maret 2019. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan berkas kegiatan sejak awal.
Dalam dua tahun terakhir, senjak Unit Layanan Pengadaan (ULP) terbentuk pada 2017, pelaksanaan lelang atau tender termasuk pengadaan langsung baru dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni.
“Tentunya hal ini sangat terlambat karena salah satu indikator penilaian dari BPK Perwakilan Papua Barat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bahwa tayangan rencana umum pengadaan (RUP) oleh pengguna anggaran harus dilakukan paling lambat akhir Februari tahun berjalan,“ kata Bernadus Imburi.
Belum lama ini ULP Teluk Wondama, menggelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018. Seluruh OPD diharapkan lebih paham terhadap seluruh prosedur atau mekanisme pelelangan.
Imburi menegaskan, target tersebut bisa tercapai jikalau semua pimpinan OPD selaku pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) memiliki komitmen yang sama.
ULP tidak bisa melakukan proses tender termasuk pejabat pengadaan tidak akan bisa melaksanaan proses pengadaan langsung jika perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan yang menjadi tugas PA, KPA maupun PPK belum dikerjakan.
Kepala Bagian ULP Benni Tahapari pada kesempatan terpisah menjelaskan, Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 merupakan salah satu upaya memperlancar proses pengadaan di daerah tersebut.
Menurutnya, setiap pihak harus memahami tugas masing-masing. Dengan demikian seluruh tahapan pada proses lelang bisa berjalan lancar.
"Begitu juga pengusaha, harus paham apa yang harus mereka lakukan dan persiapkan saat ingin mengikuti tender. Kami mendorong proses pengadaan barang dan jasa di Teluk Wondama berjalan sesuai aturan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi di Manokwari, Selasa, menyebutkan, proses lelang harus terlaksana paling lambat pada bulan Maret 2019. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan berkas kegiatan sejak awal.
Dalam dua tahun terakhir, senjak Unit Layanan Pengadaan (ULP) terbentuk pada 2017, pelaksanaan lelang atau tender termasuk pengadaan langsung baru dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni.
“Tentunya hal ini sangat terlambat karena salah satu indikator penilaian dari BPK Perwakilan Papua Barat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bahwa tayangan rencana umum pengadaan (RUP) oleh pengguna anggaran harus dilakukan paling lambat akhir Februari tahun berjalan,“ kata Bernadus Imburi.
Belum lama ini ULP Teluk Wondama, menggelar Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018. Seluruh OPD diharapkan lebih paham terhadap seluruh prosedur atau mekanisme pelelangan.
Imburi menegaskan, target tersebut bisa tercapai jikalau semua pimpinan OPD selaku pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) memiliki komitmen yang sama.
ULP tidak bisa melakukan proses tender termasuk pejabat pengadaan tidak akan bisa melaksanaan proses pengadaan langsung jika perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan yang menjadi tugas PA, KPA maupun PPK belum dikerjakan.
Kepala Bagian ULP Benni Tahapari pada kesempatan terpisah menjelaskan, Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 merupakan salah satu upaya memperlancar proses pengadaan di daerah tersebut.
Menurutnya, setiap pihak harus memahami tugas masing-masing. Dengan demikian seluruh tahapan pada proses lelang bisa berjalan lancar.
"Begitu juga pengusaha, harus paham apa yang harus mereka lakukan dan persiapkan saat ingin mengikuti tender. Kami mendorong proses pengadaan barang dan jasa di Teluk Wondama berjalan sesuai aturan," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018