Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, diminta lebih serius memperhatikan bidang pendidikan di daerah tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama, Kristian G Torey di Wasior, Rabu, menilai kualitas pendidikan di daerah tersebut belum menunjukan peningkatan secara signifikan. Bahkan, ia memandang kondisinya justru sebaliknya.
"Kondisi belum selaras dengan julukan yang disandang Teluk Wondama sebagai pusat pendidikan pertama di Tanah Papua," kata dia.
Kristian yang mewakili pandangan Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangan terhadap RAPBD 2019 merasa miris dengan kondisi pendidikan di Teluk Wondama saat ini.
Ia berharap, bupati segera mengangkat pejabat difinitif Kepala Dinas Pendidikan. Sudah lebih dari satu tahun Jabatan Kadis Pendidikan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kepala, kata dia, memiliki peran penting dalam merumuskan program dan melaksanakan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dengan hanya diisi oleh Plt, kewenangan pimpinan OPD tersebut sangat terbatas.
Fraksi Gabungan Nusantara (GBN) pada sidang paripurna pembahasan APBD 2019 juga memberikan pernyataan senada. Peran Dinas Pendidikan cukup strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga butuh pimpinan yang memiliki kewenangan penuh.
Fraksi Gabungan Nusantara menilai mutu pendidikan di Wondama masih rendah. Salah satu indikatornya yakni rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Teluk Wondama.
IPM Teluk Wondama menempati posisi ketiga terendah di Provinsi Papua Barat setelah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrauw. Peran Dinas Pendidikan sangat besar dalam peningkatan IPM.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama, Kristian G Torey di Wasior, Rabu, menilai kualitas pendidikan di daerah tersebut belum menunjukan peningkatan secara signifikan. Bahkan, ia memandang kondisinya justru sebaliknya.
"Kondisi belum selaras dengan julukan yang disandang Teluk Wondama sebagai pusat pendidikan pertama di Tanah Papua," kata dia.
Kristian yang mewakili pandangan Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangan terhadap RAPBD 2019 merasa miris dengan kondisi pendidikan di Teluk Wondama saat ini.
Ia berharap, bupati segera mengangkat pejabat difinitif Kepala Dinas Pendidikan. Sudah lebih dari satu tahun Jabatan Kadis Pendidikan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kepala, kata dia, memiliki peran penting dalam merumuskan program dan melaksanakan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dengan hanya diisi oleh Plt, kewenangan pimpinan OPD tersebut sangat terbatas.
Fraksi Gabungan Nusantara (GBN) pada sidang paripurna pembahasan APBD 2019 juga memberikan pernyataan senada. Peran Dinas Pendidikan cukup strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga butuh pimpinan yang memiliki kewenangan penuh.
Fraksi Gabungan Nusantara menilai mutu pendidikan di Wondama masih rendah. Salah satu indikatornya yakni rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Teluk Wondama.
IPM Teluk Wondama menempati posisi ketiga terendah di Provinsi Papua Barat setelah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrauw. Peran Dinas Pendidikan sangat besar dalam peningkatan IPM.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018