Elisa Kambu: Bupati-Wali Kota perkuat peran inspektorat

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta bupati dan wali kota di enam kabupaten/kota untuk memperkuat peran inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) guna mendukung tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

Menurut dia, inspektorat sebagai APIP punya tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Tujuannya adalah untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penggunaan keuangan," kata Elisa Kambu di Sorong, Minggu.

Ketika inspektorat memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu melaksanakan tugasnya, menurut dia, akan sangat mendukung pengawasan terhadap implementasi program kerja berjalan lebih optimal.

Hal itu, kata dia, mengingat kepala daerah memiliki semangat yang sama untuk membangun negeri ini.

Ditegaskan bahwa inspektorat harus diberi prioritas dengan penguatan sumber daya manusia dan anggaran.

"Harus punya target untuk melahirkan sekian auditor, kemudian perkuat logistik di inspektorat supaya orang tidak berpikir untuk pindah," ujarnya.

Di Papua Barat Daya, kata dia, sudah hadir Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang bisa berkolaborasi dengan setiap pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia di inspektorat.

"Bupati dan wali kota bisa siapkan orangnya, kemudian ajak BPKP untuk memberikan pelatihan dan pendampingan supaya mumpuni dalam mengawal seluruh pembangunan dan pengelolaan keuangan yang ada," ucapnya.