Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua meminta kabupaten dan kota di daerah itu untuk memperkuat cadangan pangan guna mengantisipasi terjadinya kondisi krisis pangan dan kemiskinan ekstrem.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa di Jayapura, Senin, mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
"Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 di mana pemerintah harus menjamin keamanan pangan, yaitu menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat," katanya.
Menurut Lunanka, dalam menjaga ketersediaan pangan ini tidak harus beras namun bisa juga makanan lainnya seperti umbi-umbian, atau bahan pokok tergantung dari kearifan lokal.
"Setiap kabupaten dan kota itu porsi cadangannya berbeda-beda tergantung jumlah jiwa seperti kami di Provinsi Papua baru-baru ini telah menyiapkan 28 ton beras yang saat ini berada di gudang Bulog sebagai mitra pemerintah," ujarnya.
Oleh sebab itu, katanya cadangan pangan harus selalu ada karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka bisa langsung disalurkan.
"Kalau kami setiap tahun menganggarkan dan kebutuhan itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan anggaran yang ada," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap agar dinas yang menangani hal ini bisa melihat pentingnya ada cadangan pangan apalagi dalam amanat undang-undang sudah menjelaskan.
Menurut Lunanka, dalam menjaga ketersediaan pangan ini tidak harus beras namun bisa juga makanan lainnya seperti umbi-umbian, atau bahan pokok tergantung dari kearifan lokal.
"Setiap kabupaten dan kota itu porsi cadangannya berbeda-beda tergantung jumlah jiwa seperti kami di Provinsi Papua baru-baru ini telah menyiapkan 28 ton beras yang saat ini berada di gudang Bulog sebagai mitra pemerintah," ujarnya.
Oleh sebab itu, katanya cadangan pangan harus selalu ada karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka bisa langsung disalurkan.
"Kalau kami setiap tahun menganggarkan dan kebutuhan itu berbeda-beda karena disesuaikan dengan anggaran yang ada," katanya.
Dia menambahkan pihaknya berharap agar dinas yang menangani hal ini bisa melihat pentingnya ada cadangan pangan apalagi dalam amanat undang-undang sudah menjelaskan.
