Manokwari (ANTARA) - Program-program yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Papua Barat hingga kini masih belum terdampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Kepala BPJS Manokwari dr Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari Sabtu mengatakan, efisiensi anggaran pemerintah belum berdampak pada pengurangan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Sejauh ini belum ada keputusan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui kementerian terkait yang mengeluarkan keputusan tertulis untuk mengurangi program kepesertaan JKN,” ujarnya.
Ia berharap pengurangan anggaran seharusnya dilaksanakan pada hal-hal yang bisa diefisienkan dan bukan keseluruhan program yang bisa berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.
Menurutnya, anggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah memang berdampak pada program kepesertaan JKN.
“Kita tunggu saja apakah ke depan efisiensi berdampak ke anggaran kesehatan, kalau itu kami belum bisa jawab saat ini,” ujarnya.
Ia mengatakan pula, efisiensi anggaran yang sudah diberlakukan pada BPJS Kesehatan sampai sejauh ini barulah efisiensi anggaran operasional.
Terkait item-item anggaran operasional yang disesuaikan mencakup banyak hal, seperti pengadaan barang dan jasa, kepegawaian hingga perjalanan dinas.
Jajaran Direksi BPJS Kesehatan hingga BPJS Kesehatan cabang di daerah sudah berbenah untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai Inpres Nomor: 1 Tahun 2025.
“Yang jelas sesuai perintah dari Pak Presiden dan langsung diimplementasikan di kami, sejauh ini adalah perjalanan dinas yang harus wajib ditaati. Kita lakukan optimalisasi program pertemuan dengan mengalihkan menjadi pertemuan daring,” ujarnya.
Program BPJS Kesehatan di Manokwari belum terdampak efisiensi anggaran
Sabtu, 22 Februari 2025 16:48 WIB
Kepala BPJS Manokwari Papua Barat dr Dwi Sulistyono Yudo. ANTARA/Ali Nur Ichsan.
