Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga tahun 2024 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp4,91 triliun.
Kepala DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Selasa, mengatakan belanja kementerian/lembaga sudah terserap 52,20 persen dari total pagu sebanyak Rp9,40 triliun.
Kinerja penyerapan ABPN untuk belanja kementerian/lembaga terhitung sejak Januari-Agustus 2024 mengalami peningkatan 4,8 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
"Belanja K/L di Papua Barat terealisasi Rp3,13 triliun, dan Papua Barat Daya Rp1,77 triliun," kata Purwadhi.
Ia menjelaskan bahwa realisasi belanja kementerian/lembaga terdiri dari belanja pegawai Rp1,94 triliun, belanja barang Rp2,04 triliun, belanja modal Rp911,55 miliar, bantuan sosial Rp4,70 miliar, dan belanja lainnya Rp0,21 miliar.
Belanja pegawai terserap 72,16 persen (pagu Rp2,69 triliun), belanja barang 46 persen (pagu Rp4,45 triliun), belanja modal 40,98 persen (pagu Rp2,22 triliun), bantuan sosial 54,56 persen (pagu Rp8,62 miliar), dan belanja lainnya 0,86 persen (pagu Rp24,66 miliar).
"Persentase penyerapan semua jenis belanja K/L sudah melebihi 40 persen," ucap Purwadhi.
Menurut dia komponen belanja kementerian/lembaga yang mengalami pertumbuhan secara tahunan meliputi belanja pegawai sebesar 16,73 persen (yoy), dan belanja barang 11,67 persen (yoy).
Pertumbuhan belanja pegawai mencerminkan komitmen satuan kerja merealisasikan pembayaran gaji ASN dan TNI-Polri serta tunjangan melekat maupun tunjangan kinerja dilakukan tepat waktu.
Selain itu, kata dia, belanja terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 oleh KPU dan Bawaslu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari turut mendorong akselerasi belanja pada awal tahun.
"Hanya jenis belanja modal saja yang terkontraksi sebesar 22,70 persen (yoy)," ujar Purwadhi Adhiputranto.
