Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi Belanja Negara di Provinsi Papua Barat periode Januari-Desember 2024 mencapai Rp17,38 triliun atau 96,06 persen dari total pagu Rp18,10 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Sabtu, mengatakan Belanja Negara yang terserap terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp6,07 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp11,31 triliun.
"Sampai 31 Desember 2024, belanja pemerintah pusat terealisasi 91,78 persen (pagu Rp6,61 triliun), dan TKD 98,48 persen (pagu Rp11,49 triliun)," kata Purwadhi.
Ia menjelaskan belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai Rp1,69 triliun, belanja barang Rp2,88 triliun, belanja modal Rp1,47 triliun, belanja lainnya Rp14,86 miliar, dan bantuan sosial Rp35 juta.
Kinerja belanja pegawai mencapai 99,80 persen, diikuti belanja modal 93,91 persen, belanja barang 86,90 persen, belanja bantuan sosial 66,56 persen, dan belanja lainnya 60,25 persen.
"Belanja pegawai dan belanja modal cukup bagus. Belanja barang perlu diakselerasi periode berikut, tapi di sisi lain ada kebijakan penghematan anggaran," ucap Purwadhi.
Dia menjelaskan penyaluran TDK Papua Barat 2024 terdiri atas komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,32 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,25 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp769,13 miliar.
Berikutnya, DAK non fisik terealisasi Rp501,94 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1,75 triliun, Dana Desa Rp701,32 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp14,41 miliar.
"Dana Otsus, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal tersalur 100 persen, kalau lainnya berada di kisaran 90 persen lebih," kata Purwadhi.
Belanja Negara 2024 di Papua Barat Rp17,38 triliun
Sabtu, 1 Februari 2025 7:46 WIB
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto saat konferensi pers di Gedung Keuangan Manokwari, Jumat. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
