Manokwari (ANTARA) - Bingkai Cerita Rakyat (Bicara) Foundation Provinsi Papua Barat menilai pemerintah daerah harus melibatkan kelompok masyarakat adat dalam setiap agenda pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan.
Pendiri Bicara Foundation Papua Barat Andi Sastra Beni Saragih di Manokwari, Kamis, mengatakan masyarakat adat dengan beragam kebudayaan merupakan entitas sosial yang memiliki posisi sangat strategis.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah (pemda) sudah seharusnya mengakomodasi aspirasi masyarakat hukum adat, sehingga penyelenggaraan program pembangunan lebih mengedepankan nilai kearifan lokal.
"Pemerintah perlu diingatkan supaya tidak mengabaikan isu masyarakat adat dan budaya. Tanah Papua ini sangat lekat dengan dua hal itu," kata Andi.
Oleh karena itu, kata dia, Bicara Foundation bersama Kemitraan Partnership Indonesia dan Kemendikbudristek telah menginisiasi dialog kebudayaan yang menghadirkan calon kepala daerah, partai politik, tokoh adat, tokoh perempuan, dan akademisi.
Dialog tersebut bermaksud agar pemerintahan yang baru setelah Pilkada 2024 dapat menindaklanjuti ide dan gagasan demi menjaga eksistensi masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya Papua Barat.
"Menjelang Pilkada 2024 adalah momen yang tepat. Supaya calon kepala daerah mendapat masukan untuk dilakukan lima tahun mendatang," ujar Andi Saragih.
Menurut dia, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kelestarian sumber daya alam, di tengah maraknya proyek infrastruktur dari pemerintah.
Ruang keberpihakan kepada masyarakat hukum adat tidak hanya dirumuskan melalui regulasi, melainkan wajib untuk diimplementasikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Kehadiran masyarakat bukan saja dihormati tapi haknya harus dipenuhi. Tata kelola sumber daya alam yang baik, harus perhatikan masyarakat adat," tutur Andi.
Bakal calon Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengapresiasi lembaga sosial masyarakat yang sangat konsen terhadap kelestarian nilai kebudayaan dan eksistensi masyarakat adat.
Ia bersama bakal calon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang juga sebagai Kepala Suku Besar Arfak, telah berkomitmen memprioritaskan isu kebudayaan dan keberpihakan terhadap masyarakat adat.
"Ada banyak harapan dari teman-teman NGO, akademisi, dan para tokoh supaya memperhatikan dua isu dimaksud dalam mengambil kebijakan," ucap Lakotani.
