Bawaslu Manokwari rekomendasikan PSU pada tujuh TPS

Manokwari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, merekomendasikan pemungutan suara ulang Pemilu 2024 pada tujuh tempat pemungutan suara di daerah setempat karena ditemukan pelanggaran saat hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari Samsudin Renuat di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat Nomor 047/PP-02/KET.PB-03/02/2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU).

"Tujuh TPS yang kita rekomendasikan PSU tersebut semua berada di Distrik Manokwari Barat. Di wilayah itu, ada 323 TPS dengan masyarakat yang heterogen dan berbagai problem yang terjadi di TPS," katanya.

Ia menjelaskan tujuh TPS yang harus menggelar PSU dan alasannya, yakni TPS 11 Kelurahan Manokwari Barat ditemukan pelanggaran ada warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik, tetapi tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Kemudian di TPS 18 Kelurahan Amban, ada pemilih mencoblos tanpa membawa KTP elektronik sehingga pemilih dalam DPT tidak dapat menggunakan hak suaranya karena surat suara digunakan orang lain

Kasus serupa terjadi di TPS 17 Kelurahan Manokwari Timur, yakni warga setempat ditolak petugas KPPS saat akan mencoblos karena DPT telah digunakan orang lain. Sementara di TPS 31 Pasar Ikan Sanggeng, Kelurahan Manokwari Barat, ditemukan pelanggaran berupa formulir C pemberitahuan diwakilkan orang lain untuk menyalurkan hak suara.

Sedangkan di TPS 32 Pasar Ikan Sanggeng, Kelurahan Manokwari Barat, pengawas pemilu menemukan pemilih membawa formulir C pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP elektronik, menggunakan hak suara orang lain dan mobilisasi massa.

Pelanggaran pemilu juga ditemukan di TPS 25 Kelurahan Sanggeng, yakni terjadi perubahan TPS dan mobilisasi massal yang diarahkan memilih salah satu pasangan calon, penggunaan hak suara tidak sesuai dengan DPT dan penggunaan formulir C pemberitahuan milik orang lain.

Sementara di TPS 005 Kelurahan Sanggeng ditemukan penggunaan surat suara orang lain yang tidak sesuai DPT.

"Kalau dilihat dari data, banyak (pemilih) yang tidak menyalurkan hal suaranya, bahkan digunakan oleh orang lain yang memanfaatkan surat undangan atau formulir C pemberitahuan. Seharusnya C pemberitahuan sinkron dengan DPT online dan daftar hadir, tetapi kenyataan di lapangan kita menemukan tidak sesuai prosedur," katanya.

Samsudin mengatakan bahwa PSU merupakan bagian dari penegakan hukum untuk menjaga kemurnian pemilu agar masyarakat yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suaranya di TPS.

"Dalam penindakan kita ada unsur prosedural dan juga unsur pidana. Penyelenggara (KPPS) juga kena karena membiarkan orang masuk menggunakan hak orang lain yang seharusnya tidak boleh," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Manokwari Christine R. Rumkabu mengatakan lembaganya sudah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu untuk menggelar PSU pada tujuh TPS yang ditemukan ada pelanggaran.

"KPU Manokwari akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut," katanya singkat.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu Manokwari rekomendasikan pemungutan suara ulang pada tujuh TPS