Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi Belanja Negara tahun 2023 di Provinsi Papua Barat mencapai 98,85 persen dari pagu Rp20,10 triliun.
"Belanja APBN yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak Rp19,87 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Rabu.
Dia menjelaskan realisasi Belanja Negara itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp5,86 triliun atau 92,20 persen dari pagu Rp6,03 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp14,01 triliun atau 99,56 persen dari pagu Rp14,07 triliun.
Belanja kementerian/lembaga di Papua Barat meliputi belanja pegawai Rp1,49 triliun (98,27 persen dari pagu Rp1,51 triliun), dan belanja barang Rp2,51 triliun (96,13 persen dari pagu Rp2,61 triliun).
Kemudian belanja modal Rp1,84 triliun (97,85 persen dari pagu Rp1,88 triliun), belanja lainnya Rp16,79 miliar (96,41 persen dari pagu Rp17,42 miliar), dan bantuan sosial Rp0,57 miliar (78,50 persen dari pagu Rp0,72 miliar).
"Kinerja belanja kementerian/lembaga rata-rata melebihi 90 persen dari pagu masing-masing," terang Adhiputranto.
Selain itu, kata dia, realisasi TKD dari pemerintah pusat ke Papua Barat meliputi dana bagi hasil Rp4,53 triliun (99,85 persen dari Rp5,54 triliun), dana alokasi umum Rp44,11 triliun (100 persen), serta dana alokasi khusus Rp1,32 triliun (96,11 persen dari Rp1,37 triliun).
Selanjutnya, dana otonomi khusus Rp2,30 triliun (100 persen), dana desa Rp682,59 miliar (100 persen), dan dana insentif fiskal Rp59,59 miliar (100 persen).
"DAK terdiri dari DAK fisik Rp836,58 miliar atau 96,06 persen dari Rp870,90 miliar, dan DAK non fisik Rp484,53 miliar atau 96,19 persen dari 503,73 miliar," ucap Purwadhi Adhiputranto.
Belanja Negara 2023 di Papua Barat terealisasi 98,85 persen
Kamis, 1 Februari 2024 3:13 WIB
Belanja APBN yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak Rp19,87 triliun