BPS gelar diskusi peningkatan kualitas data ekspor dan transportasi

Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar fokus grup diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan, guna meningkatkan kualitas data ekspor impor dan transportasi.

Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Selasa, mengatakan analisis data ekspor impor dan transportasi pada masa mendatang akan mendukung pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunan.

Sinergi kolaborasi antarinstansi seperti Kantor Pengawasan Bea Cukai Manokwari, Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari, dan Dinas Perhubungan Papua Barat merupakan faktor penting mewujudkan data berkualitas.

"Komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin diharapkan terus ditingkatkan," kata Merry.

Ia menjelaskan bahwa data ekspor impor merupakan salah satu komponen penting penyusun produk domestik regional bruto (PDRB) Papua Barat.

Komponen ekspor memberikan kontribusi 58,3 persen terhadap total PDRB, ekspor tersebut didominasi komoditas minyak dan gas (migas) sebanyak 98,30 persen dari total ekspor.

Menurut dia, migas merupakan komoditas yang tidak terbarukan sehingga keberlangsungan suatu ketika akan mengalami keterbatasan bahkan habis.

Oleh sebabnya, pemerintah perlu mengoptimalkan pengembangan komoditas lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap ekspor Papua Barat masa mendatang.

"Maka dari itu perlu didukung dengan data yang berkualitas dan terintegrasi," ujar Merry.

Dalam kesempatan itu, kata dia, dilakukan pembinaan statistik sektoral bagi organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai produsen data.

BPS selaku pembina data statistik dan Dinas Kominfo sebagai wali data daerah, terus berupaya mewujudkan satu data.

"Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," jelas Merry.

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nicolas Tike menuturkan, peranan aktivitas ekspor impor terhadap perekonomian suatu wilayah semakin besar.

Ketergantungan Papua Barat terhadap komoditas migas, perlu diantisipasi dengan melakukan pemetaan komoditas yang berpotensi menopang kinerja ekspor masa mendatang.

"Karena migas satu ketika akan habis dan tidak bisa diperbaharui," ucap Nicolas.

Ia berharap dengan adanya fokus grup diskusi yang diinisiasi BPS Papua Barat, dapat menghasilkan rekomendasi pemetaan potensi ekspor untuk mengurangi ketergantungan migas.

Dengan demikian, maka setiap instansi pemerintah memahami peran, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan satu data Indonesia, secara khusus penyelenggaraan statistik sektoral.

"Supaya menghasilkan data yang berguna bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Papua Barat," ucap Nicolas Tike.

Sebagai informasi, diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala BPS Papua Barat Merry, Kepala Bea dan Cukai Manokwari Didit Prayudi Sidharta, dan Inspektur Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari Tri Yuli Titi Susanti.