Memang pihaknya sudah menjadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Bappenas dan Kominfo terkait penambahan jaringan telekomunikasi di Wamena.
Pertemuan itu akan dilaksanakan minggu depan di Wamena, kata Sekda Papua Pegunungan Sumule Tumbo, Kamis.
Ketika dihubungi dari Jayapura, Sekda mengaku, pertemuan yang akan dilaksanakan di Wamena itu perlu segera direalisasi mengingat telekomunikasi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di provinsi Papua Pegunungan, yang baru disahkan pada 11 Nopember lalu.
Selain itu Pemprov Papua Pegunungan juga telah memiliki 12 perangkat kerja yang para pejabatnya baru diserahkan surat keputusan (SK)nya.
Dengan adanya perangkat kerja maka diharapkan dapat membantu kinerja pejabat Gubernur Papua Pegunungan mempersiapkan segala sesuatunya.
"12 Pejabat yang menduduki 12 SKPD telah dilantik Kamis (8/12) di Wamena, " kata Sekda Tumbo.
12 SKPD yang sudah dimiliki Provinsi Papua Pegunungan yaitu Plt. Inspektur Papua Pegunungan Yakobus Way, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Wasuok Demianus Siep, Plt. Kepala Biro Hukum Alpius Yigibalom, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Drs. Rooy John Erasmus Salamony.
Kemudian Plt. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dr. Margaretha Rumbekwan, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Wellem Bilangla’bi, Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sutrisno Richi Prayitno, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aron Wanimbo, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, Plt. Kepala Biro Umum Semuel Palimbong, dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tunggul Wijaya Panggabean.
Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi pemekaran dari Papua yang diresmikan bersama dua provinsi lainnya yaitu Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire dan Provinsi Papua Selatan beribukota di Merauke.
Ketika dihubungi dari Jayapura, Sekda mengaku, pertemuan yang akan dilaksanakan di Wamena itu perlu segera direalisasi mengingat telekomunikasi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di provinsi Papua Pegunungan, yang baru disahkan pada 11 Nopember lalu.
Selain itu Pemprov Papua Pegunungan juga telah memiliki 12 perangkat kerja yang para pejabatnya baru diserahkan surat keputusan (SK)nya.
Dengan adanya perangkat kerja maka diharapkan dapat membantu kinerja pejabat Gubernur Papua Pegunungan mempersiapkan segala sesuatunya.
"12 Pejabat yang menduduki 12 SKPD telah dilantik Kamis (8/12) di Wamena, " kata Sekda Tumbo.
12 SKPD yang sudah dimiliki Provinsi Papua Pegunungan yaitu Plt. Inspektur Papua Pegunungan Yakobus Way, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Wasuok Demianus Siep, Plt. Kepala Biro Hukum Alpius Yigibalom, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Drs. Rooy John Erasmus Salamony.
Kemudian Plt. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Dr. Margaretha Rumbekwan, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Wellem Bilangla’bi, Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sutrisno Richi Prayitno, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aron Wanimbo, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dr. Ronny Jhon Alfred Situmorang, Plt. Kepala Biro Umum Semuel Palimbong, dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tunggul Wijaya Panggabean.
Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi pemekaran dari Papua yang diresmikan bersama dua provinsi lainnya yaitu Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire dan Provinsi Papua Selatan beribukota di Merauke.
