Manokwari (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Martije Pattiwaellapia di Manokwari, Rabu, mengatakan progres pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di Papua Barat mencapai 38,91 persen atau di bawah capaian nasional yakni 58 persen pada pekan kedua.
"Ada beberapa kabupaten yang sudah di atas target yakni Teluk Bintuni dan Raja Ampat sudah lebih dari 60 persen sementara sisanya masih dibawah 50 persen," kata dia.
Maritje memperkirakan rendahnya capaian akumulatif Papua Barat disebabkan karena petugas yang telah melakukan pendataan belum menginput ke dalam sistem aplikasi pelaporan.
"Kota Sorong yang paling rendah cakupan penginputan pendataan Regsosek dalam sistem aplikasi pelaporan baru sebesar 29 persen," jelas dia.
Ia menyebutkan Kota Sorong memiliki kondisi berbeda dengan wilayah perkampungan, mengingat penduduk di perkotaan lebih banyak mempunyai aktivitas, sehingga petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk bertemu responden.
Ia juga mengakui para petugas Regsosek banyak yang mengalami penolakan oleh masyarakat dan gangguan ketika melakukan pendataan, sehingga BPS Papua Barat berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengawal petugas di lapangan.
"Kita juga ada libatkan pihak keamanan untuk wilayah-wilayah yang kami rasa tidak aman. Selain keterlibatan pihak keamanan, kita juga melakukan pendekatan persuasif kepada ketua adat masyarakat setempat agar bisa didata," jelas dia lagi.
Sementara itu, lanjut dia, untuk wilayah yang tergolong rawan yakni Kabupaten Maybrat tetap dilakukan pendataan menyeluruh, sehingga masih banyak warga yang belum terdata petugas Regsosek.
"Jika ada masyarakat yang menolak maka BPS tidak akan mendata, dan jika ada bantuan-bantuan sosial nantinya maka tidak akan ada nama, dan jangan menyalahkan pemerintah," tandas dia.
