Dinas Kesehatan Kaimana perluas cakupan pemeriksaan HIV-AIDS

Kaimana (ANTARA) - Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, Papua Barat bekerja sama dengan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) memperluas cakupan layanan pemeriksaan HIV-AIDS pada lima Puskesmas yaitu Kambala, Tugarni, Waho, Lobo dan Kaimana.

Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaimana Jubair Rumakat di Kaimana, Selasa, mengatakan jumlah Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) di Kaimana yang berhasil didata mencapai 466 orang.

Dari jumlah itu, yang ditemukan masih hidup sebanyak 334 orang, dimana 191 orang diantaranya menjalani pengobatan (minum obat Anti Retro Viral/ARV). Sementara sisanya 132 orang, ada yang sudah meninggal dunia, dan ada pula yang tidak pernah lagi datang berobat.

"Yang melakukan pengobatan sampai hari ini 191 ODHA, sisanya kami tidak tahu mereka di mana. Biasanya orang-orang di sini kalau tahu positif maka mereka memilih pengobatannya di luar atau kadang tidak balik lagi untuk melakukan pengobatan," kata Jubair.

Temuan kasus ODHA tersebut, baru berasal dari laporan RSUD Kaimana. Adapun unit layanan kesehatan lainnya hingga kini belum memberikan laporan lantaran tidak tersedianya layanan pemeriksaan HIV-AIDS di tingkat Puskesmas atau VCT (Voluntary Counselling and Testing).

Guna memperluas cakupan pemeriksaan HIV-AIDS, baru-baru ini Dinkes Kaimana menggelar pelatihan konselor dan CST Team PDP HIV melibatkan para petugas dari tingkat Puskesmas.

"Ini kegiatan pertama kami untuk mempersiapkan pemeriksaan HIV di tingkat Puskesmas. Ini kerja sama ADRA dengan Dinas Kesehatan untuk membuka layanan baru terutama di lima Puskesmas yaitu Kambala, Tugarni, Waho, Lobo dan Kaimana karena selama ini hanya di RSUD," terang Jubair.

Dinkes Kaimana tahun ini menargetkan melakukan pemeriksaan HIV kepada 5.913 orang. Sejauh ini warga yang sudah melakukan pemeriksaan baru sebanyak 1.140 orang. Pemeriksaan dilakukan di RSUD Kaimana dan Puskesmas Kaimana. Adapun tim ADRA akan melakukan pemeriksaan terhadap 1.000 orang di lima puskesmas yang telah ditetapkan.

"Kami juga akan menjalin kerja sama yang lebih intens dengan setiap organisasi perangkat daerah untuk menjaring ODHA yang sampai saat ini tidak mau melakukan pengobatan. Kami mengharapkan peran OPD untuk membantu mencari penderita HIV yang belum melakukan pengobatan itu," ujar Jubair.

Ia mensinyalir ada beberapa kemungkinan sehingga penderita HIV tidak melakukan pengobatan, seperti pengambilan obat yang hanya hanya terpusat di RSUD dan ketersediaan logistik HIV yang belum memadai.

"Sebelum ada inisiasi layanan HIV, pengambilan obat hanya di RSUD. Terus ketersediaan logistik HIV juga masih menjadi kendala akhirnya banyak pasien yang putus berobat," jelasnya.