BPH Migas sosialisasi tugas dan fungsi bagi masyarakat Papua Barat

Sorong (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar sosialisasi kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas tahun 2022 serta tugas dan fungsi ke masyarakat dan mahasiswa di Papua Barat.

Kegiatan sosialisasi yang merupakan bentuk sinergitas antara BPH Migas dengan DPR RI tersebut di pusatkan di kota Sorong, Papua Barat, Selasa (26/4).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Komisi VII Rico Sia , Kepala Dinas ESDM Papua Barat Isak Jitmau, dan Humas BPH Migas Narcicy Makalew. Secara virtual melalui zoom oleh Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas ESDM Papua Barat Isak Jitmau memberikan apresiasi terhadap BPH Migas dan Pertamina sebab hingga saat ini penyaluran BBM bagi masyarakat di wilayah Papua Barat lancar.

Dia mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat penting sehingga masyarakat bisa memahami tugas dan fungsi BPH Migas sebab selama ini banyak orang belum mengetahuinya.

Dia berharap kepada BPH Migas agar tidak mengurangi kouta BBM bersubsidi di kota Sorong atau Papua Barat pada umumnya sebab kebutuhan BBM terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Pemerintah juga berharap agar BPH Migas memberikan kouta BBM bersubsidi lebih bagi masyarakat khususnya nelayan dan petani," ujarnya.

Anggota DPR RI, Rico Sia mengatakan kebutuhan BBM bersubsidi di wilayah Papua Barat bertambah seiring pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk.

Karena itu, dia berharap ke pada BPH akan agar kouta BBM bersubsidi bagi masyarakat di wilayah Papua Barat tidak dikurangi tetapi di tambah jumlah kouta.

Humas BPH Migas Narcicy Makalew mengatakan bahwa BPH Migas tidak akan mengurangi dan menambah kuota BBM tanpa ada dasar. Serta usulan dari pemerintah daerah.

"Sehingga Pertamina berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah daerah Papua Barat bisa mengusulkan kenaikan kuota BBM nanti akan dibahas oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM," tambah dia