"Kami melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi," kata Gubernur Papua Barat, Rabu, di Manokwari.
Melalui APBN, lanjutnya, Pemerintah akan fokus mengarahkan kebijakan fiskal untuk tetap ekspansif di tengah pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan secara bertahap melanjutkan proses konsolidasi fiskal.
Gubernur juga menyampaikan bahwa kekuatan APBN dalam bentuk dana DIPA, dana transfer dan dana desa akan menjadi stimulus dan katalis dalam kondisi pandemi.
"Oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan kehati-hatian, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berorientasi pada output dan kinerja, serta tidak disalahgunakan," ujar Mandacan.
Gubernur juga menyatakan, bahwa fokus kebijakan APBN Tahun 2022 di Papua Barat meliputi enam bidang diantaranya, bidang kesehatan yang diarahkan untuk penanganan COVID-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan.
Bidang perlindungan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Selanjutnya bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM; Bidang Infrastruktur difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis.
Bidang ketahanan Pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan; serta bidang pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas.
