Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, menggelar rapat koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun 2024 dengan menghadirkan pejabat perbendaharaan, pejabat pembuat komitmen, dan operator pengelola keuangan dari satuan kerja (satker) mitra.
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso, Sabtu, mengatakan kegiatan yang berlangsung di Universitas Papua itu bermaksud mengevaluasi kinerja belanja kementerian/lembaga, dan penyamaan persepsi dengan kebijakan perbendaharaan terbaru.
"Termasuk mengonsolidasi langkah-langkah strategis menyongsong akhir tahun anggaran 2024," kata Kurniawan.
Menurut dia, penyampaian informasi terkait pedoman pelaksanaan anggaran, dan kebijakan terbaru bidang perbendaharaan merupakan upaya mendorong pelaksanaan ABPN yang efektif dan efisien.
Penerimaan maupun pengeluaran negara yang dikelola oleh setiap satuan kerja harus mengikuti ketentuan yang diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 13/PB/2024.
Kebijakan itu, kata dia, mengatur soal batas akhir pengajuan dokumen administrasi, penyelesaian tagihan, laporan pertanggungjawaban, penyetoran uang ke kas negara, dan pemenuhan kewajiban lainnya.
Hal dimaksud penting untuk diperhatikan oleh semua satuan kerja yang mengelola APBN, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak mengalami kendala.
"KPPN sudah kalender LLAT (langkah-langkah akhir tahun anggaran) yang memudahkan satker melakukan monitoring dan pengawasan," ucap Kurniawan.
Setiap satuan kerja diharapkan memperhatikan indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA), pengelolaan dan penyelesaian hibah, dan identifikasi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan akhir tahun.
Kemudian, penerapan digitalisasi untuk mewujudkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, serta meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
"Terutama kantor pusat kementerian/lembaga untuk memastikan anggaran supaya dapat persiapkan pelaksanaan kegiatan lebih awal," ujar Kurniawan.
Serapan belanja kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Manokwari per 30 September 2024 mencapai Rp3,09 triliun atau 57,99 persen dari total alokasi sebanyak Rp5,33 triliun.
Realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai Rp1,08 triliun (78,69 persen), belanja barang Rp1,35 triliun (51,32 persen), belanja modal Rp652 miliar (49,64 persen), dan belanja bantuan sosial Rp247 juta (51,84 persen).
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso, Sabtu, mengatakan kegiatan yang berlangsung di Universitas Papua itu bermaksud mengevaluasi kinerja belanja kementerian/lembaga, dan penyamaan persepsi dengan kebijakan perbendaharaan terbaru.
"Termasuk mengonsolidasi langkah-langkah strategis menyongsong akhir tahun anggaran 2024," kata Kurniawan.
Menurut dia, penyampaian informasi terkait pedoman pelaksanaan anggaran, dan kebijakan terbaru bidang perbendaharaan merupakan upaya mendorong pelaksanaan ABPN yang efektif dan efisien.
Penerimaan maupun pengeluaran negara yang dikelola oleh setiap satuan kerja harus mengikuti ketentuan yang diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 13/PB/2024.
Kebijakan itu, kata dia, mengatur soal batas akhir pengajuan dokumen administrasi, penyelesaian tagihan, laporan pertanggungjawaban, penyetoran uang ke kas negara, dan pemenuhan kewajiban lainnya.
Hal dimaksud penting untuk diperhatikan oleh semua satuan kerja yang mengelola APBN, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak mengalami kendala.
"KPPN sudah kalender LLAT (langkah-langkah akhir tahun anggaran) yang memudahkan satker melakukan monitoring dan pengawasan," ucap Kurniawan.
Setiap satuan kerja diharapkan memperhatikan indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA), pengelolaan dan penyelesaian hibah, dan identifikasi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan akhir tahun.
Kemudian, penerapan digitalisasi untuk mewujudkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, serta meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
"Terutama kantor pusat kementerian/lembaga untuk memastikan anggaran supaya dapat persiapkan pelaksanaan kegiatan lebih awal," ujar Kurniawan.
Serapan belanja kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Manokwari per 30 September 2024 mencapai Rp3,09 triliun atau 57,99 persen dari total alokasi sebanyak Rp5,33 triliun.
Realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai Rp1,08 triliun (78,69 persen), belanja barang Rp1,35 triliun (51,32 persen), belanja modal Rp652 miliar (49,64 persen), dan belanja bantuan sosial Rp247 juta (51,84 persen).
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024