Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dalam rangka penyelarasan misi percepatan pembangunan Papua.
Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat Daya Otto Ihalauw di Teminabuan, Jumat, mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) terkait dengan penyelarasan misi percepatan pembangunan Papua.
“Terkait dengan tugas kita sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta koordinasi itu adalah dari aspek perencanaan hari ini kita duduk bersama, kita nanti bicara berikutnya lagi dari sisi penganggaran, penganggaran kami sementara monitor sejumlah dana yang pencairan,” katanya.
Ia menjelaskan BP3OKP dilibatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas yang sesuai.
Oleh karena itu, BP3OKP hadir untuk mengawal instrumen penting dalam otsus yakni Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023.
“Kemenkeu melibatkan kami, bukan hanya proses penyerapan anggaran tapi apakah anggaran itu tepat sasaran, kita hadir untuk mengawal salah satu instrumen penting dalam otsus sekarang ini yaitu rencana induk percepatan pembangunan Papua yang diatur dalam Perpres 24 Tahun 2023”. ucap Otto.
Sebagai badan pengarah, pihaknya telah mengikuti aspek perencanaan, penganggaran, dan pemantauan terhadap anggaran yang tepat sasaran, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan koordinasi apabila ada hal-hal yang perlu dibenahi.
Ia berharap, melalui proses tersebut pembangunan di tanah Papua semakin terarah dan terukur sesuai parameter percepatan pembangunan Papua, yakni Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, dan Papua damai.
“Kami sudah menyisir dari aspek perencanaan, penganggaran kami sudah terlibat dalam penyerapan anggaran, bahkan kami mau pantau apakah anggaran itu sudah tepat sasaran, kemudian kita evaluasi dan kita koordinasikan dalam pengertian apabila kita temukan ada hal-hal yang perlu dibenahi, maka kita punya satu fungsi adalah pembinaan dan pengawasan sehingga tidak lagi terjadi kesalahan berulang, kita harap ke depan pembangunan di tanah Papua bisa terarah dan terukur sesuai parameter Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, dan Papua damai,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorsel Dance Nauw mengungkapkan pemerintah daerah mengapresiasi kunjungan dilakukan BP3OKP, dalam pembahasan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan Papua damai. Hal itu menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.
“Mewakili pemerintah daerah kami sangat menyambut baik kunjungan Bapak Otto Ihalauw selaku anggota BP3OKP, ini sangat penting sekali beliau memberikan pengarahan, penjelasan peran lembaga ini yang sesuai dengan undang-undang otsus nomor 2 tahun 2021,” katanya.
Terkait dengan hal itu, katanya, harus dilakukan harmonisasi bersama Bappeda, salah satunya pengembangan Sekolah Sepanjang Hari (SSH), peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah (RSUD) dan penambahan tenaga dokter serta memacu investasi di daerah.
“Arahan Beliau tadi menjadi catatan penting bagi kami sesuai tema yang dibahas Papua sehat, cerdas, produktif dan damai, secepatnya kami akan lakukan harmonisasi dengan Bappeda untuk menindaklanjuti hal ini,” ujar Dance.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat Daya Otto Ihalauw di Teminabuan, Jumat, mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) terkait dengan penyelarasan misi percepatan pembangunan Papua.
“Terkait dengan tugas kita sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta koordinasi itu adalah dari aspek perencanaan hari ini kita duduk bersama, kita nanti bicara berikutnya lagi dari sisi penganggaran, penganggaran kami sementara monitor sejumlah dana yang pencairan,” katanya.
Ia menjelaskan BP3OKP dilibatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas yang sesuai.
Oleh karena itu, BP3OKP hadir untuk mengawal instrumen penting dalam otsus yakni Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023.
“Kemenkeu melibatkan kami, bukan hanya proses penyerapan anggaran tapi apakah anggaran itu tepat sasaran, kita hadir untuk mengawal salah satu instrumen penting dalam otsus sekarang ini yaitu rencana induk percepatan pembangunan Papua yang diatur dalam Perpres 24 Tahun 2023”. ucap Otto.
Sebagai badan pengarah, pihaknya telah mengikuti aspek perencanaan, penganggaran, dan pemantauan terhadap anggaran yang tepat sasaran, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan koordinasi apabila ada hal-hal yang perlu dibenahi.
Ia berharap, melalui proses tersebut pembangunan di tanah Papua semakin terarah dan terukur sesuai parameter percepatan pembangunan Papua, yakni Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, dan Papua damai.
“Kami sudah menyisir dari aspek perencanaan, penganggaran kami sudah terlibat dalam penyerapan anggaran, bahkan kami mau pantau apakah anggaran itu sudah tepat sasaran, kemudian kita evaluasi dan kita koordinasikan dalam pengertian apabila kita temukan ada hal-hal yang perlu dibenahi, maka kita punya satu fungsi adalah pembinaan dan pengawasan sehingga tidak lagi terjadi kesalahan berulang, kita harap ke depan pembangunan di tanah Papua bisa terarah dan terukur sesuai parameter Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, dan Papua damai,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorsel Dance Nauw mengungkapkan pemerintah daerah mengapresiasi kunjungan dilakukan BP3OKP, dalam pembahasan perencanaan percepatan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan Papua damai. Hal itu menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.
“Mewakili pemerintah daerah kami sangat menyambut baik kunjungan Bapak Otto Ihalauw selaku anggota BP3OKP, ini sangat penting sekali beliau memberikan pengarahan, penjelasan peran lembaga ini yang sesuai dengan undang-undang otsus nomor 2 tahun 2021,” katanya.
Terkait dengan hal itu, katanya, harus dilakukan harmonisasi bersama Bappeda, salah satunya pengembangan Sekolah Sepanjang Hari (SSH), peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah (RSUD) dan penambahan tenaga dokter serta memacu investasi di daerah.
“Arahan Beliau tadi menjadi catatan penting bagi kami sesuai tema yang dibahas Papua sehat, cerdas, produktif dan damai, secepatnya kami akan lakukan harmonisasi dengan Bappeda untuk menindaklanjuti hal ini,” ujar Dance.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024