Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023 pada tujuh kabupaten di provinsi setempat.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob S Fonataba di Manokwari Rabu mengatakan, penilaian kinerja bermaksud untuk mengetahui pencapaian atas pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting.
Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk merealisasikan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen secara nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi merupakan wujud respon pemerintah provinsi," kata Fonataba.
Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting belum berjalan maksimal karena minimnya komitmen kepala daerah di beberapa kabupaten, keterlibatan lintas sektor masih sangat kurang, dan keterbukaan data yang minim.
Kemudian, perlu penguatan terhadap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menyusun strategi dan langkah operasional penguatan komunikasi lintas sektor.
"Pemahaman soal pelaporan dan satu data dalam penanganan stunting masih menjadi tantangan di Papua Barat," kata Fonataba.
Menurut dia, pemerintah provinsi akan meningkatkan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja percepatan penurunan stunting pada tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Penilaian kinerja tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021, dan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 17 Tahun 2022, sehingga upaya menekan prevalensi stunting lebih maksimal.
"Penilaian kinerja aksi konvergensi meliputi 30 persen penilaian data input dalam website monitoring, dan 70 persen aksi termasuk program strategis, dukungan kebijakan, inovasi, dan anggaran," katanya.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting Provinsi Papua Barat 24,8 persen, atau turun 5,2 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang mencapai 30 persen.
Prevalensi stunting pada tujuh kabupaten se-Papua Barat tahun 2023 meliputi Pegunungan Arfak 34,7 persen (turun 16,8 persen), Manokwari Selatan 20,4 persen (turun 6,8 persen), dan Teluk Bintuni 19,6 persen (turun 3,2 persen).
Berikutnya, Kaimana 25,7 persen (turun 3,5 persen), Teluk Wondama 19,7 persen (turun 6,4 persen), Fakfak 30,5 persen (naik 1,5 persen), sedangkan Manokwari belum menginput data tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Jacob S Fonataba di Manokwari Rabu mengatakan, penilaian kinerja bermaksud untuk mengetahui pencapaian atas pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting.
Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk merealisasikan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen secara nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi merupakan wujud respon pemerintah provinsi," kata Fonataba.
Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting belum berjalan maksimal karena minimnya komitmen kepala daerah di beberapa kabupaten, keterlibatan lintas sektor masih sangat kurang, dan keterbukaan data yang minim.
Kemudian, perlu penguatan terhadap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menyusun strategi dan langkah operasional penguatan komunikasi lintas sektor.
"Pemahaman soal pelaporan dan satu data dalam penanganan stunting masih menjadi tantangan di Papua Barat," kata Fonataba.
Menurut dia, pemerintah provinsi akan meningkatkan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja percepatan penurunan stunting pada tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Penilaian kinerja tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021, dan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 17 Tahun 2022, sehingga upaya menekan prevalensi stunting lebih maksimal.
"Penilaian kinerja aksi konvergensi meliputi 30 persen penilaian data input dalam website monitoring, dan 70 persen aksi termasuk program strategis, dukungan kebijakan, inovasi, dan anggaran," katanya.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting Provinsi Papua Barat 24,8 persen, atau turun 5,2 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang mencapai 30 persen.
Prevalensi stunting pada tujuh kabupaten se-Papua Barat tahun 2023 meliputi Pegunungan Arfak 34,7 persen (turun 16,8 persen), Manokwari Selatan 20,4 persen (turun 6,8 persen), dan Teluk Bintuni 19,6 persen (turun 3,2 persen).
Berikutnya, Kaimana 25,7 persen (turun 3,5 persen), Teluk Wondama 19,7 persen (turun 6,4 persen), Fakfak 30,5 persen (naik 1,5 persen), sedangkan Manokwari belum menginput data tersebut.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024