Kanwil Kemenkum Papua Barat harmonisasi 18 rancangan produk hukum daerah

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat telah merampungkan harmonisasi 18 rancangan produk hukum kepala daerah yang terdiri atas satu rancangan peraturan wali kota dan 17 rancangan peraturan bupati.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat Muhayana di Manokwari, Rabu, menyebutkan ada metode harmonisasi dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami sudah menyelesaikan harmonisasi rancangan produk hukum kepala daerah secara virtual dan tatap muka," kata Muhayana.

Disebutkan bahwa ada dua rancangan peraturan kepala daerah dari Provinsi Papua Barat yang dilakukan harmonisasi oleh Kemenkum, yaitu Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni dan Rancangan Peraturan Bupati Fakfak.

Muhayana menyebutkan pula bahwa di Provinsi Papua Barat Daya meliputi 12 rancangan Peraturan Bupati Sorong, 1 rancangan Peraturan Wali Kota Sorong, 1 rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat, 1 rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan, dan 1 rancangan Peraturan Bupati Tambrauw.

"Jadi, ada dua rancangan peraturan kepala daerah di Papua Barat dan 16 berasal dari wilayah Papua Barat Daya," jelas Muhayana.

Menurut dia, pembahasan produk hukum daerah maksimal 5 hari sebagai wujud komitmen peningkatan mutu pelayanan.

Seluruh proses, kata Muhayana, dipantau langsung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI melalui sistem e-harmoni.

Pembahasan substantif produk hukum daerah, lanjut dia, juga tetap memperhatikan aturan hukum lainnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebelum dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Yang wajib hadir saat harmonisasi itu adalah kepala dinas pemerkarsa dan biro hukum masing-masing pemerintah daerah," kata Muhayana.