Indonesia dan Papua Nugini menggelar pertemuan tingkat menteri Joint Ministerial Comission (JMC) RI-PNG di Jayapura dalam rangka memperkuat kerja sama terkait dengan pengelolaan perbatasan negara.
"Dengan adanya hasil-hasil pertemuan SOM (Senior Official Meeting) dan JMC ini, tentunya menjadi landasan untuk ditindaklanjuti dan dimonitor dalam pembahasan terhadap kemajuannya secara teknis dalam forum JBC RI-PNG pada masa persidangan tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada akhir tahun ini," kata Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 8—9 Mei 2024 oleh Kementerian Luar Negeri Papua Nugini di Jayapura. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi.
Amran yang juga menjabat sebagai Ketua Join Border Comittee (JBC) RI-PNG menyambut baik hasil-hasil SOM dan JMC yang dilaksanakan oleh kedua negara. JBC sendiri diketahui sebagai forum yang lebih teknis membahas kerja sama pengelolaan perbatasan RI-PNG
Ia menerangkan bahwa Forum SOM dan JMC merupakan forum resmi dalam mengambil kebijakan-kebijakan politis yang memberikan dampak positif dan saling melengkapi komitmen RI-PNG pada Forum JBC RI-PNG yang selama ini dilaksanakan dan diketuai oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Pada kegiatan tersebut, Amran berserta pejabat terkait lainnya juga menyempatkan diri untuk melihat kemajuan pembangunan sekolah di perbatasan Skow-Wutung.
Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-4 sejak forum ini dibentuk pada tahun 2003. Pertemuan yang diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara ini telah dilaksanakan pada tahun 2003, 2010, dan 2023.
Pada tahun 2024, Papua Nugini yang bertindak sebagai penyelenggara memutuskan untuk menyelenggarakan JMC di Kota Jayapura, Indonesia. Awalnya kegiatan ini direncanakan di Kota Vanimo, Ibu Kota Provinsi West Sepik, Papua Nugini.
Namun, rencana tersebut batal karena tidak memadainya akomodasi di kota yang waktu tempuh sekitar 2 jam dari Pos Lintas Batas Skow-Wutung tersebut.
Pertemuan JMC ini diawali dengan pertemuan SOM RI-PNG pada tanggal 8 Mei 2024, dilanjutkan dengan JMC yang merupakan pertemuan pertama bagi pejabat Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri PNG.
Pertemuan JMC kali ini turut membahas berbagai isu strategis antara lain kerja sama keamanan dan politik, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.
Beberapa isu kerja sama tersebut juga telah menjadi catatan penting yang dibahas dalam Forum JBC RI-PNG pada akhir 2023 di Port Moresby, Papua Nugini.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah membangun kerja sama perbatasan RI-PNG khususnya pada lintas batas, keamanan, dan pertahanan.
Hasil pertemuan tersebut telah diratifikasi oleh parlemen Papua Nugini pada tanggal 21 Februari 2024. Perjanjian tersebut telah disepakati sejak 10 tahun yang lalu. Namun, perlu diratifikasi oleh kedua negara untuk dapat diberlakukan sesuai dengan hukum kedua negara.
Indonesia telah terlebih dahulu telah meratifikasi kesepakatan tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di perbatasan dan menjamin keamanan kegiatan lintas batas masyarakat di kedua negara yang sebagian besar perbatasannya adalah perbatasan darat.
Kerja sama ekonomi dan pembangunan juga dibahas dalam Forum Bisnis RI-PNG, yang akan menyediakan dasar untuk pelaksanaan gugus tugas gabungan dan studi kelayakan gabungan bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam Preferential Trade Agreement.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia dan Papua Nugini perkuat kerja sama kelola perbatasan
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Dengan adanya hasil-hasil pertemuan SOM (Senior Official Meeting) dan JMC ini, tentunya menjadi landasan untuk ditindaklanjuti dan dimonitor dalam pembahasan terhadap kemajuannya secara teknis dalam forum JBC RI-PNG pada masa persidangan tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada akhir tahun ini," kata Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 8—9 Mei 2024 oleh Kementerian Luar Negeri Papua Nugini di Jayapura. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi.
Amran yang juga menjabat sebagai Ketua Join Border Comittee (JBC) RI-PNG menyambut baik hasil-hasil SOM dan JMC yang dilaksanakan oleh kedua negara. JBC sendiri diketahui sebagai forum yang lebih teknis membahas kerja sama pengelolaan perbatasan RI-PNG
Ia menerangkan bahwa Forum SOM dan JMC merupakan forum resmi dalam mengambil kebijakan-kebijakan politis yang memberikan dampak positif dan saling melengkapi komitmen RI-PNG pada Forum JBC RI-PNG yang selama ini dilaksanakan dan diketuai oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Pada kegiatan tersebut, Amran berserta pejabat terkait lainnya juga menyempatkan diri untuk melihat kemajuan pembangunan sekolah di perbatasan Skow-Wutung.
Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-4 sejak forum ini dibentuk pada tahun 2003. Pertemuan yang diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara ini telah dilaksanakan pada tahun 2003, 2010, dan 2023.
Pada tahun 2024, Papua Nugini yang bertindak sebagai penyelenggara memutuskan untuk menyelenggarakan JMC di Kota Jayapura, Indonesia. Awalnya kegiatan ini direncanakan di Kota Vanimo, Ibu Kota Provinsi West Sepik, Papua Nugini.
Namun, rencana tersebut batal karena tidak memadainya akomodasi di kota yang waktu tempuh sekitar 2 jam dari Pos Lintas Batas Skow-Wutung tersebut.
Pertemuan JMC ini diawali dengan pertemuan SOM RI-PNG pada tanggal 8 Mei 2024, dilanjutkan dengan JMC yang merupakan pertemuan pertama bagi pejabat Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri PNG.
Pertemuan JMC kali ini turut membahas berbagai isu strategis antara lain kerja sama keamanan dan politik, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.
Beberapa isu kerja sama tersebut juga telah menjadi catatan penting yang dibahas dalam Forum JBC RI-PNG pada akhir 2023 di Port Moresby, Papua Nugini.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah membangun kerja sama perbatasan RI-PNG khususnya pada lintas batas, keamanan, dan pertahanan.
Hasil pertemuan tersebut telah diratifikasi oleh parlemen Papua Nugini pada tanggal 21 Februari 2024. Perjanjian tersebut telah disepakati sejak 10 tahun yang lalu. Namun, perlu diratifikasi oleh kedua negara untuk dapat diberlakukan sesuai dengan hukum kedua negara.
Indonesia telah terlebih dahulu telah meratifikasi kesepakatan tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di perbatasan dan menjamin keamanan kegiatan lintas batas masyarakat di kedua negara yang sebagian besar perbatasannya adalah perbatasan darat.
Kerja sama ekonomi dan pembangunan juga dibahas dalam Forum Bisnis RI-PNG, yang akan menyediakan dasar untuk pelaksanaan gugus tugas gabungan dan studi kelayakan gabungan bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam Preferential Trade Agreement.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia dan Papua Nugini perkuat kerja sama kelola perbatasan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024