Dinas Kesehatan Manokwari, Provinsi Papua Barat akan melakukan survei untuk proses akreditasi pada tiga puskesmas pada tahun 2024.
Plt Kepala Dinkes Manokwari Marthen Rantetampang di Manokwari, Jumat, mengatakan dari 15 puskesmas di Manokwari, tiga puskesmas belum terakreditasi.
"Ketiga puskesmas itu adalah Puskesmas Sidey di Distrik (kecamatan) Sidey, Puskesmas Nuni di Distrik Manokwari Utara dan Puskesmas Pasir Putih di Distrik Manokwari Timur," katanya.
Ia menjelaskan survei untuk ketiga puskesmas tersebut dilakukan pada akhir bulan Mei. Akreditasi puskesmas adalah salah satu jalan untuk mengubah kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.
Ia mengatakan pada tahun 2023, dua puskesmas juga telah disurvei untuk akreditasi, yaitu Puskesmas Tanah Rubuh, Distrik Tanah Rubuh dan Puskesmas Mansinam Distrik Manokwari Timur. Kedua puskesmas tersebut menunggu hasil untuk akreditasi pada tahun ini.
"Puskesmas tidak bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan jika tidak terakreditasi. Untuk itu, kita dorong seluruh puskesmas kita terakreditasi, sehingga masyarakat di sekitar bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan," katanya.
Ia mengatakan 10 puskesmas di Manokwari telah mendapatkan akreditasi dengan berbagai tingkatan, yaitu satu akreditasi dasar, empat akreditasi madya, empat akreditasi utama, dan satu akreditasi paripurna.
Akreditasi dasar adalah Puskesmas Sowi. Empat puskesmas yang terakreditasi madya adalah Puskesmas Amban, Wosi, Macuan, dan Puskesmas Maripi.
Akreditasi utama adalah Puskesmas Warmare, Mowbja, Masni, dan Sanggeng. Sedangkan satu puskesmas yang sudah terakreditasi paripurna atau akreditasi paling tinggi adalah Puskesmas Prafi.
"Peningkatan status akreditasi beberapa puskesmas tersebut jadi prestasi kita tahun 2023," katanya.
Ia mengatakan untuk peningkatan pelayanan di tiap puskesmas, bupati telah menganjurkan melakukan evaluasi kinerja puskesmas maupun kepala puskesmas tahun ini.
"Bupati sudah arahkan untuk evaluasi secara keseluruhan, puskesmas mana yang kinerjanya kurang bagus untuk capaian program. Kalau bupati sampaikan arahkan untuk evaluasi, berarti ada sesuatu yang bupati lihat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Plt Kepala Dinkes Manokwari Marthen Rantetampang di Manokwari, Jumat, mengatakan dari 15 puskesmas di Manokwari, tiga puskesmas belum terakreditasi.
"Ketiga puskesmas itu adalah Puskesmas Sidey di Distrik (kecamatan) Sidey, Puskesmas Nuni di Distrik Manokwari Utara dan Puskesmas Pasir Putih di Distrik Manokwari Timur," katanya.
Ia menjelaskan survei untuk ketiga puskesmas tersebut dilakukan pada akhir bulan Mei. Akreditasi puskesmas adalah salah satu jalan untuk mengubah kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.
Ia mengatakan pada tahun 2023, dua puskesmas juga telah disurvei untuk akreditasi, yaitu Puskesmas Tanah Rubuh, Distrik Tanah Rubuh dan Puskesmas Mansinam Distrik Manokwari Timur. Kedua puskesmas tersebut menunggu hasil untuk akreditasi pada tahun ini.
"Puskesmas tidak bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan jika tidak terakreditasi. Untuk itu, kita dorong seluruh puskesmas kita terakreditasi, sehingga masyarakat di sekitar bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan," katanya.
Ia mengatakan 10 puskesmas di Manokwari telah mendapatkan akreditasi dengan berbagai tingkatan, yaitu satu akreditasi dasar, empat akreditasi madya, empat akreditasi utama, dan satu akreditasi paripurna.
Akreditasi dasar adalah Puskesmas Sowi. Empat puskesmas yang terakreditasi madya adalah Puskesmas Amban, Wosi, Macuan, dan Puskesmas Maripi.
Akreditasi utama adalah Puskesmas Warmare, Mowbja, Masni, dan Sanggeng. Sedangkan satu puskesmas yang sudah terakreditasi paripurna atau akreditasi paling tinggi adalah Puskesmas Prafi.
"Peningkatan status akreditasi beberapa puskesmas tersebut jadi prestasi kita tahun 2023," katanya.
Ia mengatakan untuk peningkatan pelayanan di tiap puskesmas, bupati telah menganjurkan melakukan evaluasi kinerja puskesmas maupun kepala puskesmas tahun ini.
"Bupati sudah arahkan untuk evaluasi secara keseluruhan, puskesmas mana yang kinerjanya kurang bagus untuk capaian program. Kalau bupati sampaikan arahkan untuk evaluasi, berarti ada sesuatu yang bupati lihat," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024