Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan kesehatan petugas Pemilu 2024 sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat skrining riwayat kesehatan guna memaksimalkan kerja petugas menyukseskan pesta demokrasi di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala Cabang Sorong BPJS Kesehatan Pupung Purnama dalam keterangan yang diterima di Sorong, Selasa, menjelaskan skrining kesehatan ini merupakan dukungan konkret BPJS Kesehatan untuk memastikan kesehatan para petugas Pemilu dan Pilkada 2024 sehat dan aman.
Dia menyebutkan BPJS Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersinergi dalam memastikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
“Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan, kami terus melakukan koordinasi dengan para pihak untuk memastikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas Pemilu dan Pilkada, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Pupung.
Skrining riwayat kesehatan, sebut dia, bisa dilakukan peserta JKN aktif melalui kanal-kanal layanan JKN yang telah tersedia, seperti Aplikasi Mobile JKN, Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA), website BPJS Kesehatan, maupun langsung dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Bagi petugas Pemilu dan Pilkada juga telah disediakan link khusus untuk memudahkan pengisian skrining riwayat kesehatan. Petugas hanya perlu mengakses link yang telah kami sampaikan, lalu mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan langsung dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga maupun pola makan.” ucapnya.
Hasil skrining riwayat kesehatan tidak akan berpengaruh terhadap status penetapan yang bersangkutan sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Hasil skrining riwayat kesehatan akan menampilkan berisiko atau tidak berisiko terhadap penyakit, sehingga hal ini dapat menjadi deteksi awal pencegahan jika diperlukan penanganan atau pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.
“Untuk petugas yang belum menjadi peserta JKN juga akan kami koordinasikan untuk dipastikan didaftarkan sebagai peserta JKN," ujarnya.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Johan Kamhois mengaku telah melakukan skrining riwayat kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit yang mungkin dideritanya.
“Sekitar awal Januari lalu, saya sedang memeriksakan diri di klinik, sebelum menemui dokter saya sempat ditanyakan oleh petugas apakah sudah melakukan skrining riwayat kesehatan, setelah dicek ternyata belum. Akhirnya saya pun diberikan form yang berisikan beberapa pertanyaan terkait riwayat kesehatan, pola makan, dan beberapa kondisi yang sering saya alami. Setelah di-input petugas pada aplikasi, Alhamdulillah hasilnya risiko penyakit saya rendah,” bebernya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Cabang Sorong BPJS Kesehatan Pupung Purnama dalam keterangan yang diterima di Sorong, Selasa, menjelaskan skrining kesehatan ini merupakan dukungan konkret BPJS Kesehatan untuk memastikan kesehatan para petugas Pemilu dan Pilkada 2024 sehat dan aman.
Dia menyebutkan BPJS Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersinergi dalam memastikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
“Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan, kami terus melakukan koordinasi dengan para pihak untuk memastikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas Pemilu dan Pilkada, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Pupung.
Skrining riwayat kesehatan, sebut dia, bisa dilakukan peserta JKN aktif melalui kanal-kanal layanan JKN yang telah tersedia, seperti Aplikasi Mobile JKN, Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA), website BPJS Kesehatan, maupun langsung dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Bagi petugas Pemilu dan Pilkada juga telah disediakan link khusus untuk memudahkan pengisian skrining riwayat kesehatan. Petugas hanya perlu mengakses link yang telah kami sampaikan, lalu mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan langsung dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga maupun pola makan.” ucapnya.
Hasil skrining riwayat kesehatan tidak akan berpengaruh terhadap status penetapan yang bersangkutan sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Hasil skrining riwayat kesehatan akan menampilkan berisiko atau tidak berisiko terhadap penyakit, sehingga hal ini dapat menjadi deteksi awal pencegahan jika diperlukan penanganan atau pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.
“Untuk petugas yang belum menjadi peserta JKN juga akan kami koordinasikan untuk dipastikan didaftarkan sebagai peserta JKN," ujarnya.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Johan Kamhois mengaku telah melakukan skrining riwayat kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit yang mungkin dideritanya.
“Sekitar awal Januari lalu, saya sedang memeriksakan diri di klinik, sebelum menemui dokter saya sempat ditanyakan oleh petugas apakah sudah melakukan skrining riwayat kesehatan, setelah dicek ternyata belum. Akhirnya saya pun diberikan form yang berisikan beberapa pertanyaan terkait riwayat kesehatan, pola makan, dan beberapa kondisi yang sering saya alami. Setelah di-input petugas pada aplikasi, Alhamdulillah hasilnya risiko penyakit saya rendah,” bebernya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024