Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar pasar murah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, serta inflasi pangan menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo di Manokwari, Kamis, mengatakan gerakan pangan murah bertujuan agar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperoleh dengan harga terjangkau.
"Supaya masyarakat tidak kesulitan peroleh kebutuhan pokok terutama mau hari raya," ucap Lasarus.
Pasar murah tersebut, kata dia, diinisiasi oleh organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat dan difasilitasi Bank Indonesia.
Sejumlah distributor kebutuhan pokok turut berpartisipasi pada pelaksanaan pasar murah seperti distributor telur, beras, tepung terigu, minyak goreng, cabai, bawang, dan lainnya.
"Termasuk pelaku UMKM dan petani lokal juga ikut memasarkan produk mereka," ucap Lasarus.
Ia menuturkan gerakan pangan murah dengan sumber dana dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah diselenggarakan sebanyak sembilan kali.
Pemerintah daerah melalui TPID Papua Barat kemudian mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan gerakan pangan murah dimaksud.
"Kalau gerakan pangan yang didukung Bappenas lebih kurang Rp70 juta sudah berakhir November 2023, sekarang pemda lanjutkan," ucap Lasarus.
Ia memastikan stok kebutuhan pokok mampu menjawab permintaan masyarakat, meski demikian pemerintah daerah harus menjaga kelancaran distribusi komoditas lainnya dari luar Papua Barat.
Kepastian stok tersebut diperoleh ketika TPID Papua Barat melakukan peninjauan langsung dan beraudiens dengan seluruh distributor.
"Pemerintah sudah cek ke gudang-gudang distributor. Pasokan aman sampai empat bulan ke depan," tutur Lasarus.
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat IPDA Damin Adi mengatakan, pemantauan harga dan stok komoditas pangan di pasaran terus dilakukan guna mengantisipasi penimbunan.
Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Satgas Pangan Papua Barat sejauh ini tidak menemukan indikasi penimbunan yang mengakibatkan lonjakan harga.
"Kami rutin pantau perkembangan pasar, tidak ada distributor yang sengaja menimbun," ucap Damin.
Satgas, kata dia, telah memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah agar menjaga kelancaran rantai distribusi bahan pokok dari luar Papua Barat seperti Surabaya dan Makassar.
Hal ini merujuk pada kekurangan pasokan beberapa komoditas pangan yang menimbulkan kenaikan harga meski tidak signifikan.
"Kami sudah berikan rekomendasi. Arus distribusi harus tetap terjaga supaya harga juga stabil. Sempat naik, tapi tidak signifikan," tutur Damin Adi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo di Manokwari, Kamis, mengatakan gerakan pangan murah bertujuan agar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperoleh dengan harga terjangkau.
"Supaya masyarakat tidak kesulitan peroleh kebutuhan pokok terutama mau hari raya," ucap Lasarus.
Pasar murah tersebut, kata dia, diinisiasi oleh organisasi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat dan difasilitasi Bank Indonesia.
Sejumlah distributor kebutuhan pokok turut berpartisipasi pada pelaksanaan pasar murah seperti distributor telur, beras, tepung terigu, minyak goreng, cabai, bawang, dan lainnya.
"Termasuk pelaku UMKM dan petani lokal juga ikut memasarkan produk mereka," ucap Lasarus.
Ia menuturkan gerakan pangan murah dengan sumber dana dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah diselenggarakan sebanyak sembilan kali.
Pemerintah daerah melalui TPID Papua Barat kemudian mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan gerakan pangan murah dimaksud.
"Kalau gerakan pangan yang didukung Bappenas lebih kurang Rp70 juta sudah berakhir November 2023, sekarang pemda lanjutkan," ucap Lasarus.
Ia memastikan stok kebutuhan pokok mampu menjawab permintaan masyarakat, meski demikian pemerintah daerah harus menjaga kelancaran distribusi komoditas lainnya dari luar Papua Barat.
Kepastian stok tersebut diperoleh ketika TPID Papua Barat melakukan peninjauan langsung dan beraudiens dengan seluruh distributor.
"Pemerintah sudah cek ke gudang-gudang distributor. Pasokan aman sampai empat bulan ke depan," tutur Lasarus.
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat IPDA Damin Adi mengatakan, pemantauan harga dan stok komoditas pangan di pasaran terus dilakukan guna mengantisipasi penimbunan.
Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Satgas Pangan Papua Barat sejauh ini tidak menemukan indikasi penimbunan yang mengakibatkan lonjakan harga.
"Kami rutin pantau perkembangan pasar, tidak ada distributor yang sengaja menimbun," ucap Damin.
Satgas, kata dia, telah memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah agar menjaga kelancaran rantai distribusi bahan pokok dari luar Papua Barat seperti Surabaya dan Makassar.
Hal ini merujuk pada kekurangan pasokan beberapa komoditas pangan yang menimbulkan kenaikan harga meski tidak signifikan.
"Kami sudah berikan rekomendasi. Arus distribusi harus tetap terjaga supaya harga juga stabil. Sempat naik, tapi tidak signifikan," tutur Damin Adi.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023