Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat telah menerbitkan 1.659 sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama periode Januari hingga awal September 2023 dari target tahun 2023 sebanyak 6.512 sertifikat.
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Papua Barat Pamela Tambunan di Manokwari, Rabu, mengatakan 870 sertifikat sudah terbit dan 789 masih dalam proses penerbitan setelah masa sanggah selama dua minggu berakhir.
"Kalau dokumen yang sudah masuk ke aplikasi untuk penerbitan sertifikat baru 2.800-an berkas," ujar Pamela.
Ia menjelaskan pengukuran peta bidang tanah yang masuk Program PTSL menggunakan mekanisme peta foto, kemudian diidentifikasi guna memastikan kesesuaian batasan lahan tersebut.
Setelah dokumen peta bidang tanah yang telah diukur rampung, maka BPN akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan kepada masing-masing pemilik tanpa dipungut biaya.
"Kalau peta bidang tanah masuk dan berkasnya lengkap ya kami siap terbitkan sertifikat hak tanggungannya," jelas Pamela Tambunan.
Ia mengakui bahwa animo masyarakat mendaftarkan tanah melalui Program PTSL masih sangat rendah, padahal BPN secara masif menyosialisasikan manfaat bagi kepemilikan sertifikat pada masa mendatang.
Meski demikian, BPN Papua Barat optimistis penerbitan sertifikat PTSL tahun 2023 bisa mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Kami terus berusaha supaya realisasi target tembus 90 persen bahkan 100 persen," jelas Pamela.
Ia menyarankan pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat menanggung atau mensubsidi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga masyarakat tidak terbebani.
Hal tersebut telah diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah pada provinsi lainnya di Indonesia sebagai upaya mendorong percepatan kepemilikan sertifikat melalui Program PTSL.
"Sebaiknya pemerintah daerah tanggung biaya BPHTB untuk penerbitan pertama. Karena masyarakat masih enggan urus sertifikat," ucap Pamela Tambunan.
Tahun 2022, kata dia, BPN Papua Barat menerbitkan 3.431 sertifikat hak tanggungan atau terealisasi 100 persen dari target pada 12 kabupaten terkecuali Kabupaten Tambrauw yang diakomodasi dalam PTSL 2023.
Target penerbitan sertifikat PTSL tahun 2022 awalnya sekitar tujuh ribu bidang, namun diturunkan karena sebagian anggaran direfocusing untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
"Semua sertifikatnya sudah kami terbitkan 100 persen kecuali Tambrauw yang masuk penlok (pemetaan lokasi) 2023," kata Pamela.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Papua Barat Pamela Tambunan di Manokwari, Rabu, mengatakan 870 sertifikat sudah terbit dan 789 masih dalam proses penerbitan setelah masa sanggah selama dua minggu berakhir.
"Kalau dokumen yang sudah masuk ke aplikasi untuk penerbitan sertifikat baru 2.800-an berkas," ujar Pamela.
Ia menjelaskan pengukuran peta bidang tanah yang masuk Program PTSL menggunakan mekanisme peta foto, kemudian diidentifikasi guna memastikan kesesuaian batasan lahan tersebut.
Setelah dokumen peta bidang tanah yang telah diukur rampung, maka BPN akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan kepada masing-masing pemilik tanpa dipungut biaya.
"Kalau peta bidang tanah masuk dan berkasnya lengkap ya kami siap terbitkan sertifikat hak tanggungannya," jelas Pamela Tambunan.
Ia mengakui bahwa animo masyarakat mendaftarkan tanah melalui Program PTSL masih sangat rendah, padahal BPN secara masif menyosialisasikan manfaat bagi kepemilikan sertifikat pada masa mendatang.
Meski demikian, BPN Papua Barat optimistis penerbitan sertifikat PTSL tahun 2023 bisa mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Kami terus berusaha supaya realisasi target tembus 90 persen bahkan 100 persen," jelas Pamela.
Ia menyarankan pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat menanggung atau mensubsidi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga masyarakat tidak terbebani.
Hal tersebut telah diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah pada provinsi lainnya di Indonesia sebagai upaya mendorong percepatan kepemilikan sertifikat melalui Program PTSL.
"Sebaiknya pemerintah daerah tanggung biaya BPHTB untuk penerbitan pertama. Karena masyarakat masih enggan urus sertifikat," ucap Pamela Tambunan.
Tahun 2022, kata dia, BPN Papua Barat menerbitkan 3.431 sertifikat hak tanggungan atau terealisasi 100 persen dari target pada 12 kabupaten terkecuali Kabupaten Tambrauw yang diakomodasi dalam PTSL 2023.
Target penerbitan sertifikat PTSL tahun 2022 awalnya sekitar tujuh ribu bidang, namun diturunkan karena sebagian anggaran direfocusing untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
"Semua sertifikatnya sudah kami terbitkan 100 persen kecuali Tambrauw yang masuk penlok (pemetaan lokasi) 2023," kata Pamela.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023