Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari Jumadi mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah (pemda), baik provinsi maupun kabupaten, dalam upaya percepatan pembangunan lapas yang baru.
"Kondisi lapas sekarang sudah melebihi daya tampung. Makanya, dibangun baru," kata Kalapas Jumadi di Manokwari, Papua Barat, Rabu.
Jumadi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari menyediakan lahan seluas 30.000 meter persegi untuk pembangunan lapas baru dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyanggupi pengalokasian anggaran pembangunan fisik lapas baru melalui perubahan APBD 2023.
"Pemkab sediakan lahan, pemprov dukung anggaran pembangunan fisik. Jadi, nanti di-cover APBN dan APBD," ujar Jumadi.
Saat ini, kata dia, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menyelesaikan peralihan status kepemilikan lahan.
Setelah administrasi hibah lahan rampung, Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Papua Barat akan mengusulkan anggaran pembangunan fisik Lapas Kelas II B Manokwari yang baru ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
"Kalau sertifikat hibah sudah keluar, kami usulkan tahun ini pembangunan lapas yang baru," kata dia.
Jumadi berharap pembangunan lapas baru secepatnya direalisasikan supaya rencana relokasi warga binaan berstatus narapidana terlaksana sesuai dengan ekspektasi.
Menurut dia, relokasi menjadi hal yang mendesak karena jumlah warga binaan (narapidana dan tahanan) sudah melebihi daya tampung 300 persen.
Selain itu, lokasi Lapas Manokwari saat ini sudah kurang kondusif karena terletak di tengah permukiman warga.
"Dengan lokasi yang baru, tentu program pembinaan kemandirian narapidana lebih optimal," ujar dia.
Bupati Manokwari Hermus Indou menuturkan bahwa pembangunan gedung lapas yang baru berdampak positif terhadap pola pembinaan kemandirian narapidana selama menjalani masa hukuman.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lahan seluas 3 hektare agar dapat dibangun sarana dan prasarana yang memadai.
"Pemda terus memberikan dukungan supaya program memanusiakan manusia berjalan dengan baik," ujar Hermus Indou.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Kondisi lapas sekarang sudah melebihi daya tampung. Makanya, dibangun baru," kata Kalapas Jumadi di Manokwari, Papua Barat, Rabu.
Jumadi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari menyediakan lahan seluas 30.000 meter persegi untuk pembangunan lapas baru dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyanggupi pengalokasian anggaran pembangunan fisik lapas baru melalui perubahan APBD 2023.
"Pemkab sediakan lahan, pemprov dukung anggaran pembangunan fisik. Jadi, nanti di-cover APBN dan APBD," ujar Jumadi.
Saat ini, kata dia, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menyelesaikan peralihan status kepemilikan lahan.
Setelah administrasi hibah lahan rampung, Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Papua Barat akan mengusulkan anggaran pembangunan fisik Lapas Kelas II B Manokwari yang baru ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
"Kalau sertifikat hibah sudah keluar, kami usulkan tahun ini pembangunan lapas yang baru," kata dia.
Jumadi berharap pembangunan lapas baru secepatnya direalisasikan supaya rencana relokasi warga binaan berstatus narapidana terlaksana sesuai dengan ekspektasi.
Menurut dia, relokasi menjadi hal yang mendesak karena jumlah warga binaan (narapidana dan tahanan) sudah melebihi daya tampung 300 persen.
Selain itu, lokasi Lapas Manokwari saat ini sudah kurang kondusif karena terletak di tengah permukiman warga.
"Dengan lokasi yang baru, tentu program pembinaan kemandirian narapidana lebih optimal," ujar dia.
Bupati Manokwari Hermus Indou menuturkan bahwa pembangunan gedung lapas yang baru berdampak positif terhadap pola pembinaan kemandirian narapidana selama menjalani masa hukuman.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lahan seluas 3 hektare agar dapat dibangun sarana dan prasarana yang memadai.
"Pemda terus memberikan dukungan supaya program memanusiakan manusia berjalan dengan baik," ujar Hermus Indou.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023