Pemerintah desa/kampung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat wajib mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Jeffry J. Sahuburua di Manokwari, Selasa mengatakan kampung yang wajib alokasikan anggaran stunting adalah kampung yang terdapat anak penderita stunting.
“Kampung di Kabupaten Manokwari berjumlah 163 kampung. Tentu tidak seluruh kampung ada penderita stuntingnya. Yang tidak ada berarti tidak wajib tapi anggaran untuk bantu posyandu,” kata Jeffry.
Jeffry menjelaskan, sektor kesehatan terutama penanganan stunting adalah hal prioritas. Sehingga jika ada anak yang menderita stunting, maka pemerintah kampung wajib mengatasinya sesuai jumlah penderita stunting. Namun tidak ada patokan berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan stunting, tergantung kemampuan kampung.
“Jika ada 10 anak menderita stunting maka pemerintah kampung wajib menganggarkan pemberian makanan tambahan untuk 10 anak itu. Jika hanya satu ya cukup anggaran untuk satu anak,” ujarnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou menjelaskan, saat ini Pemkab Manokwari berfokus menangani 133 anak penderita stunting. Penanganan anak penderita stunting sudah memasuki hari ke 48 dari 90 hari yang ditetapkan Pemkab Manokwari.
“Awalnya penderita stunting berjumlah 135. Tapi satu meninggal dan satu pindah domisili ke Jayapura. Sehingga kita tangani 133 anak. Setelah ditangani, 25 anak sudah dinyatakan sembuh. Sehingga kita fokus mengatasi 108 anak sisanya,” ujar Hermus.
Hermus mengatakan, Pemkab Manokwari mengerahkan semua pihak dalam penanganan stunting. Sehingga pada hari ke 90, ditargetkan 66 anak atau 50 persen penderita stunting bisa dinyatakan sembuh. Untuk selanjutnya, Pemkab Manokwari akan kembali mengalokasikan 90 hari lagi mengatasi anak-anak stunting yang belum sembuh.
“Setiap hari kita memberi makan tambahan pada anak-anak itu dengan pemantuan dari ahli gizi. Kita juga melibatkan kader kesehatan, PKK, posyandu, bahu membahu untuk menangani stunting,” jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Jeffry J. Sahuburua di Manokwari, Selasa mengatakan kampung yang wajib alokasikan anggaran stunting adalah kampung yang terdapat anak penderita stunting.
“Kampung di Kabupaten Manokwari berjumlah 163 kampung. Tentu tidak seluruh kampung ada penderita stuntingnya. Yang tidak ada berarti tidak wajib tapi anggaran untuk bantu posyandu,” kata Jeffry.
Jeffry menjelaskan, sektor kesehatan terutama penanganan stunting adalah hal prioritas. Sehingga jika ada anak yang menderita stunting, maka pemerintah kampung wajib mengatasinya sesuai jumlah penderita stunting. Namun tidak ada patokan berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan stunting, tergantung kemampuan kampung.
“Jika ada 10 anak menderita stunting maka pemerintah kampung wajib menganggarkan pemberian makanan tambahan untuk 10 anak itu. Jika hanya satu ya cukup anggaran untuk satu anak,” ujarnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou menjelaskan, saat ini Pemkab Manokwari berfokus menangani 133 anak penderita stunting. Penanganan anak penderita stunting sudah memasuki hari ke 48 dari 90 hari yang ditetapkan Pemkab Manokwari.
“Awalnya penderita stunting berjumlah 135. Tapi satu meninggal dan satu pindah domisili ke Jayapura. Sehingga kita tangani 133 anak. Setelah ditangani, 25 anak sudah dinyatakan sembuh. Sehingga kita fokus mengatasi 108 anak sisanya,” ujar Hermus.
Hermus mengatakan, Pemkab Manokwari mengerahkan semua pihak dalam penanganan stunting. Sehingga pada hari ke 90, ditargetkan 66 anak atau 50 persen penderita stunting bisa dinyatakan sembuh. Untuk selanjutnya, Pemkab Manokwari akan kembali mengalokasikan 90 hari lagi mengatasi anak-anak stunting yang belum sembuh.
“Setiap hari kita memberi makan tambahan pada anak-anak itu dengan pemantuan dari ahli gizi. Kita juga melibatkan kader kesehatan, PKK, posyandu, bahu membahu untuk menangani stunting,” jelasnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023