Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Pemerintah kabupaten dan kota diminta lebih proaktif dalam menuntaskan persoalan tapal batas antar wilayah di Provinsi Papua Barat.
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Papua Barat Agustinus Rumbino di Manokwari, Jumat, mengatakan, Pemprov terus berupaya menyelesaikan sengketa batas wilayah. Pertemuan fasilitasi dilaksanakan untuk mempertemukan pemerintah kabupaten/kota serta tokoh-tokoh masyarakat, tetapi masih terkendala.
‘’Kita harus duduk bicara lagi untuk mencari kata sepakat. Penyelesaian batas wilayah ini butuh perhatian kita semua,’’ kata Rumbino.
Keseriusan Pemkab dan Pemkot sangat diharapkan. Selama ini, yang proaktif memfasilitasi pertemuan adalah pemerintah provinsi.
‘’Harus diingkat bahwa kita dalam persoalan tapal batas. Kita selesaikan itu dulu supaya jelas posisi masyarakat ada dimana. Kalau belum ada kesepakatan maka kita duduk bicara lagi,’’ tuturnya.
Dari 23 segmen batas wilayah antar kabupaten/kota di Papua Barat, baru 2 segmen yang terselesaikan. Dua segmen batas daerah Kabupaten Tambrauw-Teluk Bintuni dan batas antara Kabupaten Tambrauw-Maybrat tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 87/2018.
"Teluk Wondama dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua juga sudah selesai. Sejuah ini masih ada cukup banyak segmen yang harus kita tuntaskan," kata Rumbino lagi.
Dia setiap daerah yang saling bersinggungan saling bekerja sama dan duduk dengan kepala dingin membicarakan solusi terbaik penyelesaian tapal batas.
Ia mengemukakan, pemerintah pusat melaksanakan program satu peta nasional. Melalui program ini setiap daerah yang bersengketa diminta menuntaskan tahun 2018 ini.
"Melihat kondisi saat ini, saya rasa untuk Papua Barat masih sulit. Kita masih butuh waktu untuk menyelesaikan 21 segmen," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Papua Barat Agustinus Rumbino di Manokwari, Jumat, mengatakan, Pemprov terus berupaya menyelesaikan sengketa batas wilayah. Pertemuan fasilitasi dilaksanakan untuk mempertemukan pemerintah kabupaten/kota serta tokoh-tokoh masyarakat, tetapi masih terkendala.
‘’Kita harus duduk bicara lagi untuk mencari kata sepakat. Penyelesaian batas wilayah ini butuh perhatian kita semua,’’ kata Rumbino.
Keseriusan Pemkab dan Pemkot sangat diharapkan. Selama ini, yang proaktif memfasilitasi pertemuan adalah pemerintah provinsi.
‘’Harus diingkat bahwa kita dalam persoalan tapal batas. Kita selesaikan itu dulu supaya jelas posisi masyarakat ada dimana. Kalau belum ada kesepakatan maka kita duduk bicara lagi,’’ tuturnya.
Dari 23 segmen batas wilayah antar kabupaten/kota di Papua Barat, baru 2 segmen yang terselesaikan. Dua segmen batas daerah Kabupaten Tambrauw-Teluk Bintuni dan batas antara Kabupaten Tambrauw-Maybrat tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 87/2018.
"Teluk Wondama dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua juga sudah selesai. Sejuah ini masih ada cukup banyak segmen yang harus kita tuntaskan," kata Rumbino lagi.
Dia setiap daerah yang saling bersinggungan saling bekerja sama dan duduk dengan kepala dingin membicarakan solusi terbaik penyelesaian tapal batas.
Ia mengemukakan, pemerintah pusat melaksanakan program satu peta nasional. Melalui program ini setiap daerah yang bersengketa diminta menuntaskan tahun 2018 ini.
"Melihat kondisi saat ini, saya rasa untuk Papua Barat masih sulit. Kita masih butuh waktu untuk menyelesaikan 21 segmen," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018