Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik Mambor meminta masyarakat pemilik tanah di lokasi bandara baru di Mawoi, Distrik Wasior, mendukung pembangunan bandara tersebut untuk kepentingan perekonomian daerah.
"Bandara itu akan tetap ada sepanjang kabupaten ini ada. Tentunya, akan berdampak secara menyeluruh kepada masyarakat, ekonomi daerah juga, terutama terhadap keterlibatan generasi kita secara menyeluruh, anak Papua dan secara khusus anak-anak Wondama," ujarnya di Wasior, Selasa.
Pekan lalu berlangsung rapat antara jajaran Pemkab Teluk Wondama dan para pemilik tanah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan di sekitar kawasan bandara baru di Mawoi, Distrik Wasior.
Menurut Mambor, penyelesaian permasalahan lahan sangat menentukan apakah pembangunan fisik bandara baru itu nanti bisa secepatnya direalisasikan atau tidak.
Keberadaan bandara baru di Mawoi Wasior itu juga diharapkan dapat mendongkrak perkembangan daerah terutama bidang pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Teluk Wondama.
"Wondama sekarang sudah terbuka sehingga kalau hanya dengan kapal saja orang mau datang, apalagi kalau ada bandara. Pariwisata kita akan terbuka dan itu berarti peluang bagi generasi muda anak-anak Wondama," katanya.
Meski saat ini proses hukum atas sengketa kepemilikan tanah lokasi bandara baru di Mawoi masih berjalan, warga yang menjadi pemilik tanah mau membuat pernyataan bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan bandara tersebut.
"Kami tetap hargai hukum positif yang masih berjalan. Namun, kami perlu meyakinkan pemerintah pusat melalui Kantor Sekretariat Presiden (KSP) sehingga dokumen tanah perlu ada kepastian dan meyakinkan pusat bahwa nanti pembangunan bandara bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan," ucapnya.
Jika permasalahan lahan terus terjadi tarik ulur, Mambor khawatir pembangunan bandara baru yang telah dipersiapkan sejak 2016 batal terlaksana. Pasalnya, masa jabatan Presiden Joko Widodo hanya tersisa dua tahun lagi sampai 2024.
"Nanti 2024 itu masa jabatan Presiden Jokowi selesai. Sisa waktu ini menjadi sesuatu yang krusial yang perlu kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita berlarut-larut, apakah nanti Presiden yang baru bisa memperhatikan kita dengan bandara, dengan ukuran yang begitu besar. Ini yang saya harap jadi perhatian kita semua," kata Bupati.
Untuk diketahui, rencana pembangunan bandara baru Teluk Wondama merupakan instruksi langsung Presiden Jokowi saat berkunjung ke Wondama pada 5 Mei 2016.
Namun, sudah enam tahun berlalu, bandara yang direncanakan memiliki landasan pacu sepanjang 2.000 meter itu tak kunjung dimulai pembangunannya karena terjadi sengketa kepemilikan lahan yang masih berproses di pengadilan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
"Bandara itu akan tetap ada sepanjang kabupaten ini ada. Tentunya, akan berdampak secara menyeluruh kepada masyarakat, ekonomi daerah juga, terutama terhadap keterlibatan generasi kita secara menyeluruh, anak Papua dan secara khusus anak-anak Wondama," ujarnya di Wasior, Selasa.
Pekan lalu berlangsung rapat antara jajaran Pemkab Teluk Wondama dan para pemilik tanah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan di sekitar kawasan bandara baru di Mawoi, Distrik Wasior.
Menurut Mambor, penyelesaian permasalahan lahan sangat menentukan apakah pembangunan fisik bandara baru itu nanti bisa secepatnya direalisasikan atau tidak.
Keberadaan bandara baru di Mawoi Wasior itu juga diharapkan dapat mendongkrak perkembangan daerah terutama bidang pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Teluk Wondama.
"Wondama sekarang sudah terbuka sehingga kalau hanya dengan kapal saja orang mau datang, apalagi kalau ada bandara. Pariwisata kita akan terbuka dan itu berarti peluang bagi generasi muda anak-anak Wondama," katanya.
Meski saat ini proses hukum atas sengketa kepemilikan tanah lokasi bandara baru di Mawoi masih berjalan, warga yang menjadi pemilik tanah mau membuat pernyataan bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan bandara tersebut.
"Kami tetap hargai hukum positif yang masih berjalan. Namun, kami perlu meyakinkan pemerintah pusat melalui Kantor Sekretariat Presiden (KSP) sehingga dokumen tanah perlu ada kepastian dan meyakinkan pusat bahwa nanti pembangunan bandara bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan," ucapnya.
Jika permasalahan lahan terus terjadi tarik ulur, Mambor khawatir pembangunan bandara baru yang telah dipersiapkan sejak 2016 batal terlaksana. Pasalnya, masa jabatan Presiden Joko Widodo hanya tersisa dua tahun lagi sampai 2024.
"Nanti 2024 itu masa jabatan Presiden Jokowi selesai. Sisa waktu ini menjadi sesuatu yang krusial yang perlu kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita berlarut-larut, apakah nanti Presiden yang baru bisa memperhatikan kita dengan bandara, dengan ukuran yang begitu besar. Ini yang saya harap jadi perhatian kita semua," kata Bupati.
Untuk diketahui, rencana pembangunan bandara baru Teluk Wondama merupakan instruksi langsung Presiden Jokowi saat berkunjung ke Wondama pada 5 Mei 2016.
Namun, sudah enam tahun berlalu, bandara yang direncanakan memiliki landasan pacu sepanjang 2.000 meter itu tak kunjung dimulai pembangunannya karena terjadi sengketa kepemilikan lahan yang masih berproses di pengadilan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022