Sertifikat lahan jadi syarat utama pembangunan Bandara Wondama

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyatakan siap membangun bandara baru di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, asalkan lahan untuk pembangunan itu sudah mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pusat mau bangun kalau kita sudah pegang sertifikat. Sekarang lagi proses pengadaan tanah oleh BPN. Tahapnya sedang jalan, yah kita kejar itu biar cepat supaya tahun depan bisa dimulai pembangunan fisiknya," kata Kepala Dinas Perhubungan Teluk Wondama Bernadus Setiawan melalui sambungan telefon dari Manokwari, Jumat.

Bandara baru itu rencananya dibangun di Mawoi, Distrik Wasior.

Bupati Hendrik Mambor dan Wakil Bupati Andarias Kayukatuy telah menargetkan pembangunan fisik bandara baru yang direncanakan bernama Bandara Izack Semuel Kijne bisa dimulai tahun 2023.

Bernardus menuturkan, setelah keluarnya penetapan lokasi oleh Gubernur Papua Barat maka tahapannya saat ini adalah pengadaan tanah yang sedang dikerjakan oleh BPN.

Selanjutnya tim appraisal selaku penilai independen akan turun lapangan untuk melakukan penilaian guna menentukan berapa besar harga tanah yang harus dibayarkan Pemkab Wondama kepada masyarakat pemilik tanah.

Dia mengajak semua pihak mendukung tahapan itu agar bisa berjalan lancar sehingga harapan untuk memiliki bandara baru yang bisa didarati pesawat berbadan lebar bisa terwujud tahun depan.

"Sepanjang tidak ada permasalahan dan proses oleh BPN lancar-lancar saja maka diperkirakan sekitar bulan September sertifikat tanah bandara baru sudah terbit," jelasnya.

Pembangunan bandara baru Teluk Wondama merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Wondama pada 2016. Pasalnya satu-satunya lapangan terbang di Wondama yang berada di Kota Wasior masih berstatus bandara perintis peninggalan Belanda.

Presiden Jokowi meminta Pemkab setempat menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik sepenuhnya dibiayai dengan APBN.

Namun demikian sudah enam tahun berselang pembangunan bandara baru belum juga terlaksana karena terganjal sengketa kepemilikan tanah yang sampai saat ini masih bergulir di pengadilan.