Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat telah menyusun rencana aksi untuk menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi di daerah tersebut. 

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), per-Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Teluk Wondama adalah 36,37 persen dari total jumlah penduduk. Dari 13 kabupaten dan kota di Papua Barat daerah ini menduduki urutan kedua terbesar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Palino Phiter Lambe, di Wasior, Sabtu, mengungkapkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direvisi, fokus pembangunan dalam periode 5 tahun ini diarahkan terlebih dahulu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). 

Dalam rangka itu prioritas pembangunan diarahkan pada bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi masyarakat.

“Karena IPM kita masih pada urutan kesembilan (di Provinsi Papua Barat). Jadi kita akan pacu program dan kegiatan, ada strategi penganggaran terintegrasi dan itu sudah kita mulai," kata Lambe.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab Wondama, mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk program padat karya. Sehingga masyarakat di kampung bisa mendapatkan penghasilan melalui program yang digelontorkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Dengan Dana Desa, setiap kampung juga diarahkan agar mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi unggulan pada masing-masing distrik atau kampung.

"Data dari BPS ini harus jadi acuan bagi OPD untuk melahirkan program dan kegiatan agar masalah kemiskinan kami semakin berkurang," ujar Lambe yang mengaku optimis angka kemiskinan akan terus mengalami penurunan.

Menurut Robert Pardosi, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat, langkah pertama yang perlu dilakukan Pemkab Teluk Wondama untuk menekan angka kemiskinan adalah meningkatkan daya beli masyarakat.

Program padat karya tunai dengan memanfaatkan dana desa bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan daya beli masyarakat. Namun dia mengingatkan program padat karya tersebut harus bersifat rutin dan berkelanjutan.

"Jangan itu yang sifatnya adhoc saja misalkan setahun cuma sekali, itu kan nggak terlalu berpengaruh," kata Robert 

Robert juga mengingatkan agar program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemda tidak bersifat parsial tetapi menyeluruh dengan melibatkan semua sektor prioritas secara bersamaan. 

“Jangan pendidikan dululah nanti ekonomi belakangan, jangan. Justru itu entar malah pendidikan aja yang maju yang lain nggak. Kan seperti itu. Kalau hanya pendidikan saja yang fokus saja semua anggaran lari ke pendidikan.  Nah bagaimana kehidupan sehari-hari (masyarakat).  Jadi semuanya harus jalan sama-sama,"ujarnya.

Hal lain yang tidak kalah penting, kata dia, mendorong agar terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Sebab, masyarakat terutama yang tinggal di kampung-kampung pada umumnya belum melihat pendidikan dan kesehatan sebagai aspek penting yang harus jadi perhatian.

"Bagaimana buat mereka sadar pendidikan itu penting, kesehatan itu penting, gizi itu penting. Kalau sudah mereka memahami itu baru masuk untuk peluang untuk mencari pekerjaan yang lebih baik," imbuh Robert.(*)

 

Pewarta: Zack T Bala

Editor : Key Tokan A


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018